Spanyol Melarang Dua Menteri Senior Israel Memasuki Wilayahnya
Pada hari Selasa (9/9/2025), Spanyol mengumumkan keputusan resmi untuk melarang dua menteri senior Israel memasuki wilayah negara tersebut. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah Israel terhadap pejabat Spanyol. Langkah ini dilakukan setelah rapat resmi yang diadakan oleh Dewan Menteri Spanyol.
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyatakan bahwa Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dimasukkan ke dalam daftar individu yang terkena sanksi. Menurut pernyataannya, langkah ini diambil karena keduanya terlibat langsung dalam mempromosikan serangan Israel di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Albares dan dikutip oleh El Pais.
Keputusan Spanyol ini merupakan tanggapan atas tindakan sebelumnya dari Israel yang menjatuhkan sanksi kepada Wakil Perdana Menteri Spanyol, Yolanda Diaz, dan Menteri Pemuda serta Anak-anak, Sira Rego. Kedua pejabat tersebut kini dilarang memasuki wilayah Israel. Pemerintah Spanyol juga menyatakan akan menghentikan seluruh bentuk komunikasi resmi dengan mereka.
Albares menegaskan bahwa keputusan Madrid adalah bentuk "tanggapan timbal balik" atas tindakan Israel. Selain itu, keputusan ini mencerminkan sikap Spanyol yang menentang operasi militer berkelanjutan di Gaza.
Profil Pejabat Spanyol yang Terkena Sanksi
Yolanda Díaz lahir pada 6 Mei 1971 di Galisia dan dikenal sebagai pengacara buruh serta politikus progresif dari Partai Komunis Spanyol dan Kiri Bersatu. Ia aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan reformasi sosial. Díaz menjadi salah satu tokoh paling vokal dalam pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sánchez terkait isu Palestina.
Sementara itu, Sira Rego dikenal sebagai anggota Partai Kiri Bersatu dan pernah menjabat sebagai anggota Parlemen Eropa. Ia aktif menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan mengecam kebijakan militer Israel. Hal ini menjadi alasan utama pelarangan dirinya masuk ke Israel. Keduanya menjadi simbol sikap tegas Spanyol terhadap konflik Gaza, dan sanksi Israel terhadap mereka justru memperkuat posisi Madrid dalam diplomasi hak asasi manusia.
Profil Menteri-Israel yang Terkena Sanksi
Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel, dikenal sebagai tokoh ultra-nasionalis dan kontroversial dalam pemerintahan Netanyahu. Ia memimpin partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) dan sering dikritik karena retorika ekstrem terhadap warga Palestina serta dukungannya terhadap perluasan pemukiman di Tepi Barat. Ben Gvir juga pernah menjadi pengacara bagi aktivis sayap kanan dan memiliki sejarah panjang dalam gerakan Kahanis yang dilarang di Israel.
Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, juga memiliki peran dalam Kementerian Pertahanan terkait urusan sipil di Tepi Barat. Ia memimpin partai Religious Zionism dan dikenal sebagai arsitek kebijakan “aneksasi diam-diam” wilayah Palestina. Dirinya secara terbuka menolak solusi dua negara dan mendukung kontrol penuh Israel atas Gaza dan Tepi Barat, termasuk legalisasi pos pemukiman ilegal serta pemblokiran bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Gelombang Sanksi Internasional
Tekanan diplomatik terhadap dua tokoh garis keras Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, terus meningkat seiring eskalasi konflik di Gaza. Kebijakan ekstremis mereka dinilai memperburuk konflik Palestina-Israel. Tuduhan penghasutan kekerasan, dukungan terhadap pemukiman ilegal, dan penolakan terhadap solusi dua negara telah memicu gelombang sanksi dari berbagai negara.
Negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia telah menjatuhkan larangan perjalanan dan membekukan aset pribadi Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich. Spanyol dan Belgia bahkan menetapkan Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich sebagai persona non grata, melarang mereka masuk ke wilayah negara dan mendorong sanksi tambahan di tingkat Uni Eropa.
Di dalam Uni Eropa sendiri, negara-negara seperti Swedia, Belanda, Finlandia, dan Irlandia aktif mendesak agar sanksi dijatuhkan terhadap pejabat Israel garis keras. Tekanan juga datang dari negara-negara lain, seperti Slovenia dan Luxemburg yang bergabung dalam desakan sanksi. Sementara itu, Afrika Selatan mengambil langkah lebih jauh dengan memimpin gugatan genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional.
Di sisi lain, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Kolombia, Kuba, Irak, Libya, Namibia, Nikaragua, Oman, dan Saint Vincent and Grenadines menandatangani kesepakatan dalam Grup Den Haag untuk menjatuhkan enam sanksi kolektif, termasuk embargo senjata dan larangan kapal perang Israel berlabuh.
Langkah-langkah ini mencerminkan isolasi diplomatik yang semakin meluas terhadap Israel, di tengah eskalasi konflik Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil sejak Oktober 2023. Dunia internasional kini menyoroti bukan hanya tindakan militer Israel, tetapi juga figur-figur politik yang dianggap menjadi arsitek kekerasan dan penghalang perdamaian.
Dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks, sanksi terhadap Ben Gvir dan Smotrich menjadi simbol penolakan global terhadap ekstremisme dan pelanggaran hak asasi manusia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!