Pentingnya Sistem Pendataan dalam Pengembangan Kopdes Merah Putih
Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi menekankan pentingnya membangun sistem pendataan yang terintegrasi dan efektif dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Hal ini sejalan dengan sistem Data Desa Presisi yang dirancang untuk memastikan program-program yang dijalankan berjalan efektif dan terhubung dengan berbagai stakeholder yang terkait.
Dalam kunjungan ke Kopdes Merah Putih Bojong Mangu dan serapan aspirasi anggota Kopdes Merah Putih Lambangsari, Kabupaten Bekasi, Seskemenkop menyampaikan bahwa sistem data presisi sangat penting sebagai inovasi Kemenkop untuk memastikan seluruh kebijakan dan program yang dijalankan tepat sasaran. Salah satu fungsi dari Kopdes Merah Putih adalah sebagai instrumen distribusi sampai ke masyarakat dengan tepat sasaran.
Selain itu, Seskemenkop juga menekankan bahwa pendataan tersebut menjadi pintu masuk untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan tepat sasaran. Pihaknya telah menyiapkan manual book yang bisa menjadi model bisnis yang akan dijalankan koperasi. Dalam waktu dekat, Kemenkop akan bekerja sama dengan BUMN pangan dan logistik.
Lebih lanjut, Seskemenkop memastikan bahwa seluruh Kopdes Merah Putih akan tersentuh program pendampingan, termasuk dalam merekrut 8.000 tenaga pendamping. Setiap pendamping akan mengawal 10 koperasi. Selain itu, Kemenkop memiliki program Business Assistant yang akan mulai dilaksanakan pada awal Oktober mendatang dengan pelatihan bagi seluruh Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
Peran Anggota Komisi VI DPR RI dalam Pengembangan Kopdes Merah Putih
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menyampaikan bahwa masih ada pengurus Kopdes Merah Putih yang belum sepenuhnya memahami peran dan struktur koperasi. Menurut Rieke, banyak dari mereka yang minim pengetahuan tentang koperasi dan masih bingung dengan konsepnya.
Rieke mengingatkan bahwa dulu saat sekolah, ada pelajaran Ekonomi Koperasi yang menjelaskan dasar-dasar koperasi. Menurutnya, demokrasi ekonomi Pancasila dapat menghidupi rakyat melalui sistem ekonomi gotong-royong dan kekeluargaan. Ia menilai bahwa koperasi adalah satu-satunya cara untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil.
Rieke menyarankan agar dalam Kopdes Merah Putih disediakan layanan tambahan, yaitu kredit usaha bagi anggota. Namun, kredit tersebut harus diberikan dengan syarat jelas dan pastikan orang tersebut menjadi anggota Kopdes Merah Putih. Ia juga mendorong tiga unit usaha utama dari Kopdes Merah Putih, yakni usaha produksi, distribusi, dan usaha skala industri. Menurutnya, koperasi bukan hanya sekadar pembagian dana, tetapi juga bisnis yang bertujuan memberikan keuntungan kepada anggota.
Peran Kopdes Merah Putih dalam Perekonomian Desa
Rieke berharap kopdes yang ada di kecamatan bisa menjadi percontohan berbasis data desa presisi. Tujuannya bukan hanya sebagai penyalur barang subsidi, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi setiap desa.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi H Hasan Basri menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di wilayahnya bisa membawa semangat baru bagi warga masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Sampai saat ini, sudah terbentuk 187 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Bekasi, baik dari segi kepengurusan maupun legalitasnya.
Hasan menyatakan bahwa tahap kedua ini membutuhkan pelatihan-pelatihan, baik dari Kemenkop maupun dari Pemprov Jabar, agar para pengurus lebih paham dalam menjalankan koperasinya. Menurutnya, akan ada beberapa gerai seperti gerai pemanasan tembakau, apotek dan klinik desa, pergudangan, cold storage, serta gerai-gerai lain sesuai dengan potensi masing-masing desa.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!