Respons Warga Terdampak PBB Naik 1.000 Persen Setelah Pertemuan dengan Wali Kota Cirebon

Rumah Tua di Jantung Kota Cirebon Terkena Pajak Bumi dan Bangunan yang Melonjak Tajam

Di tengah kemegahan kota Cirebon, di Jalan Raya Siliwangi, berdiri sebuah rumah tempo dulu dengan pintu dan jendela kayu besar. Rumah ini memiliki nomor 57 dan menjadi saksi perubahan wajah kota selama puluhan tahun. Halaman rumahnya rindang dengan bunga dan tanaman hias yang tumbuh rapi. Dua mobil terparkir di depan rumah, salah satunya merupakan mobil lawas yang masih setia menemani pemiliknya, Darma Suryapranata (83), yang akrab disapa Surya.

Surya mengaku merasa terdampak secara signifikan oleh kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sangat tajam. Tagihan PBB untuk rumahnya meningkat dari Rp 6,2 juta pada 2023 menjadi Rp 65 juta pada 2024. Ia menyebut kenaikan tersebut "gila-gilaan" dan merasa bahwa semua masyarakat terdampak, meskipun ia merasakan dampaknya lebih keras.

Awalnya, Surya mengetahui tentang kenaikan PBB melalui teman-temannya. Saat bertemu dengan Sekda dalam acara halal bihalal, ia langsung menyampaikan keluhan warga. Sekda menjawab bahwa akan dilakukan diskusi lanjutan. Setelah beberapa bulan bersuara lantang, puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon akhirnya bertemu langsung dengan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di Rumah Dinasnya.

Pertemuan ini menjadi titik balik ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Surya ikut serta dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa harapan baru bagi warga adalah janji Wali Kota untuk tahun 2026, di mana patokan PBB akan kembali ke tingkat tahun 2023 dengan kenaikan yang tidak terlalu besar.

Ia menegaskan bahwa warga tetap berkomitmen membayar pajak, tetapi dengan catatan sewajarnya. Menurutnya, jika warga tidak membayar PBB, pemerintah tidak akan punya dana. Namun, saat ini warga hanya menunda pembayaran sampai ada perubahan. Ia berharap kenaikan PBB tidak melebihi 20 persen.

Sebelumnya, Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, menyebut undangan khusus dari Wali Kota sebagai bukti kepedulian pemerintah. Ia menegaskan adanya tiga poin penting hasil pertemuan:

1. PBB tahun 2023 akan dikaji ulang dengan kemungkinan kenaikan tidak signifikan, hanya 10–20 persen.
2. Diskon PBB sebesar 50 persen berlaku hingga akhir 2025, termasuk bagi warga yang memiliki tunggakan sejak 2024.
3. Masyarakat bisa mengajukan keberatan tanpa harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengakui bahwa PBB selama ini memberatkan masyarakat. Ia memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi dan kebijakan ke depan lebih berpihak kepada warga. Diskon 50 persen berlaku sampai akhir tahun, bahkan termasuk bagi warga yang sempat mendapat tagihan sampai 1.000 persen. Ia juga menegaskan komunikasi dengan DPRD sudah berjalan intens dan pemerintah akan terus membuka ruang dialog.

Meski sudah ada diskon dan janji evaluasi, Surya tetap menyimpan rasa getir. Ia menegaskan perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat yang mengeluh kepadanya. Baginya, pajak seharusnya menjadi kewajiban yang wajar, bukan beban yang mencekik. Ia berharap pajak dapat dihitung kembali agar lebih wajar, sehingga rakyat mampu bayar dan pemerintah dapat dana, menciptakan situasi win-win.