Pemecatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Akibat Kasus Pemerasan
Presiden Joko Widodo, atau lebih dikenal sebagai Prabowo Subianto, telah mengambil langkah tegas dengan memecat Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus pemerasan.
Dalam pernyataannya pada Jumat malam, 22 Agustus 2025, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani keputusan presiden terkait pemberhentian Noel. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan status tersangka terhadap Noel.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menerima informasi tentang penangkapan anggota kabinetnya sejak Rabu, 20 Agustus 2025. Namun, Prabowo memilih untuk menunggu keputusan resmi dari KPK sebelum mengambil tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden ingin memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.
Menurut Prasetyo, tindakan yang dilakukan oleh Noel menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran pemerintahan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak akan mentoleransi tindakan semacam itu dan sepenuhnya mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.
"Sebab ini membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah menjadi penyakit stadium empat," ujar Prasetyo saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2025.
Prabowo juga menekankan pentingnya komitmen untuk melawan korupsi. Ia meminta seluruh anak buahnya agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dan bekerja keras untuk membersihkan sistem pemerintahan dari segala bentuk tindak pidana korupsi.
Kasus Pemerasan yang Melibatkan Noel
Noel ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan pada Rabu, 20 Agustus 2025. Selain Noel, sebanyak 13 orang lainnya juga ditangkap di berbagai lokasi. Mereka terdiri dari pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa Noel terlibat dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Seharusnya, biaya resmi yang harus dibayarkan oleh para buruh hanya sebesar Rp 275 ribu. Namun, dalam praktiknya, mereka diminta membayar hingga mencapai Rp6 juta.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa praktik pemerasan ini telah berlangsung sejak tahun 2019. Sementara itu, Noel menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sejak tahun 2024. Dalam masa jabatannya hingga 2025, ia mengetahui adanya praktik tersebut namun justru meminta imbalan.
"Noel meminta imbalan dan menerima Rp 3 miliar serta motor Ducati," kata Asep dalam pernyataannya.
Langkah KPK dalam Mengatasi Korupsi
Peristiwa ini menunjukkan bahwa KPK tetap aktif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Penangkapan terhadap Noel dan belasan orang lainnya menunjukkan komitmen KPK dalam memerangi praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Selain itu, kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh pejabat pemerintah untuk tidak terlibat dalam tindakan ilegal. Presiden Prabowo, melalui pernyataan Menteri Sekretaris Negara, menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika ada indikasi korupsi.
Dengan demikian, kasus ini menjadi momentum penting dalam upaya pemerintah untuk memperkuat sistem anti-korupsi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!