Purbaya Yudhi Sadewa Setujui Pengambilan Dana dari Bank Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengambil dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia. Rencana ini disetujui dalam rapat terbatas yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/9/2025). Langkah ini bertujuan agar pemberian kredit kepada masyarakat meningkat seiring dengan banyaknya uang tunai yang dimiliki perbankan.
Purbaya menjelaskan bahwa tujuan dari rencana tersebut adalah agar bank memiliki banyak uang tunai yang dapat digunakan untuk memberikan kredit kepada masyarakat. "Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash, tiba-tiba, dan dia tidak bisa menaruh di tempat lain selain dikreditkan, jadi kita memaksa market mekanisme berjalan," katanya.
Mekanismenya, kata Purbaya, adalah pemerintah memindahkan uang yang ada di Bank Indonesia ke rekening pemerintah yang ada di perbankan. Uang tersebut kemudian akan disalurkan menjadi kredit sesuai sistem yang ada di masing-masing bank. "Nanti penyalurannya terserah bank, tapi kalau saya mau pakai saya ambil. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," tambahnya.
Purbaya juga memastikan bahwa uang pemerintah yang ada di perbankan tidak dibelikan surat utang negara, agar uang benar-benar berputar di masyarakat untuk menggerakkan ekonomi.
Laporan Presiden Setelah Rapat di DPR
Setelah rapat tersebut, Purbaya datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada sore hari. Tujuannya adalah melaporkan hasil rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Komisi XI DPR RI. "Kan sidang DPR pasti ada perubahan anggaran. Itu yang akan ajukan kita laporkan terkait seperti apa hasil dengan DPR," ujarnya.
Purbaya belum ingin membocorkan besaran perubahan anggaran di kementeriannya, termasuk pos-pos apa saja yang diubah. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut belum resmi dan harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo. "Angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan presiden. Nanti deh kalau sudah keluar," ucapnya.
Purbaya langsung bekerja setelah dilantik oleh Prabowo sebagai Menteri Keuangan. Ia menghadiri rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Purbaya tiba di Kompleks Parlemen sekira pukul 10.48 WIB dan disambut oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Raker tersebut membahas tentang RKA/KL Kementerian Keuangan tahun 2026. Misbakhun memimpin rapat tersebut dan didampingi oleh seluruh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. "Sebelumnya, beliau bermitra dengan kita sebagai ketua Lembaga Penjamin Simpanan, sekarang kita bermitra dengan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan," ujar Misbakhun.
Profil dan Rekam Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. Ia memulai pendidikannya dengan meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah itu, ia melanjutkan studi di Amerika Serikat, tepatnya di Purdue University, di mana ia berhasil memperoleh gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.
Karier profesional Purbaya dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989 hingga 1994. Setelah itu, ia beralih ke dunia riset ekonomi dan menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005). Pengalamannya semakin matang dengan berbagai posisi strategis, termasuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).
Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero). Di lingkungan pemerintahan, Purbaya memulai kiprahnya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian (2010–2014) dan menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional. Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015) dan Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).
Perjalanan kariernya terus menanjak, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020). Ia juga sempat menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020). Puncaknya, ia diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020, sebuah posisi yang ia pegang hingga dilantik sebagai Menteri Keuangan.
Harta Kekayaan Yudhi Sadewa
Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa tercatat mencapai Rp 39,21 miliar. Dalam laporan tersebut, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 30,50 miliar yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan.
Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai total Rp 3,60 miliar. Mobilnya antara lain merek Mercedes Benz tahun 2008 senilai Rp200 juta, BMW Jeep tahun 2019 senilai Rp 1,60 miliar. Kemudian mobil merek Toyota Alphard Minibus tahun 2019 senilai Rp 1 miliar. Selanjutnya, ia juga melaporkan kendaraan mobil lain merek Peugeot Jeep New 5008 tahun 2019 yang memiliki nilai Rp 730 juta.
Semua kepemilikan mobilnya tercatat sebagai hasil sendiri. Bukan warisan atau pemberian. Selain mobil, Yudhi juga memiliki dua motor merek Yamaha XMAX BG6 AT tahun 2018 senilai Rp55 juta dan Honda Vario 125 tahun 2021 senilai Rp 21 juta. Dua motor tersebut juga disebutnya hasil sendiri.
Sementara, ia juga memiliki surat berharga senilai Rp220 juta, kas dan setara kas Rp 4,20 miliar. Di LHKPN, Yudhi Sadewa mengklaim tidak punya utang. Berikut rinciannya:
- Tanah dan bangunan: Rp 30.500.000.000
- Alat transportasi dan mesin: Rp 3.606.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp 684.000.000
- Surat berharga: Rp 220.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 4.200.000.000
- Sub Total: Rp 39.210.000.000
- Hutang: Rp 0
- Total kekayaan: Rp 39.210.000.000
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!