PNS, TNI, dan Polri Dapat Uang Makan dari Sri Mulyani 2026, Ini Besarannya

Penetapan Uang Makan untuk Aparatur Negara Tahun 2026

Pemerintah telah menetapkan besaran uang makan yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta anggota TNI dan Polri dalam tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan para aparatur negara, sekaligus memastikan transparansi dan kepastian anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik.

Aturan mengenai besaran uang makan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa nominal uang makan diberikan dengan variasi sesuai dengan golongan atau tingkatan jabatan masing-masing PNS.

Besaran Uang Makan untuk PNS Tahun 2026

Berikut rincian besaran uang makan yang akan diberikan kepada PNS berdasarkan golongannya:

• Golongan I: Rp35.000 per hari
• Golongan II: Rp35.000 per hari
• Golongan III: Rp37.000 per hari
• Golongan IV: Rp41.000 per hari

Nominal uang makan ini diberikan sebagai bentuk tunjangan kesejahteraan dan akan dicairkan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan besaran tersebut mengacu pada jenjang kepangkatan yang dimiliki oleh setiap PNS, sehingga penyesuaian dilakukan agar lebih proporsional dengan tanggung jawab dan posisi masing-masing.

Besaran Uang Makan untuk TNI dan Polri Tahun 2026

Berbeda dengan PNS, bagi prajurit TNI dan anggota Polri, pemerintah menetapkan angka yang seragam. Sesuai dengan PMK yang sama, seluruh personel TNI dan Polri berhak menerima uang makan sebesar Rp60.000 per hari. Hal ini mencerminkan kesetaraan dalam pemberian tunjangan kesejahteraan bagi aparat keamanan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penetapan standar biaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup para pegawai negeri dan anggota militer serta kepolisian. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para aparatur negara dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Tujuan dan Harapan dari Kebijakan Ini

Kebijakan penetapan uang makan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para aparatur negara, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan dapat mengurangi ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran dan memastikan distribusi bantuan sosial yang merata.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pegawai dan anggota militer serta kepolisian untuk semakin meningkatkan kinerja dan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Dengan kondisi yang lebih stabil dan nyaman, diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan para aparatur negara, yang merupakan tulang punggung utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.