DPRD Minta Sosialisasi Luas Soal Keringanan Pajak PBB-P2 bagi Warga

DPRD Palangka Raya Mendorong Sosialisasi Kebijakan PBB-P2

DPRD Kota Palangka Raya menilai penting bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan keringanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Langkah ini diperlukan agar seluruh masyarakat memahami adanya penghapusan denda serta tidak ada kenaikan tarif pajak pada tahun ini.

Wakil Ketua I Komisi II DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu, menyatakan bahwa keputusan pemerintah kota sudah tepat karena memberi ruang keringanan bagi warga. "Kebijakan ini tentu memberi keringanan bagi masyarakat. Kami di DPRD mendukung langkah Pemko yang tidak menambah beban warga melalui kenaikan PBB-P2," ujarnya.

Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, penghapusan denda pajak hingga 30 September 2025 menjadi dorongan positif agar masyarakat lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan. "Dengan adanya penghapusan denda, masyarakat hanya perlu membayar pokoknya saja. Hal ini akan memotivasi mereka yang sebelumnya menunggak untuk segera melunasi kewajibannya," tambahnya.

Meski demikian, ia mengingatkan perlunya sosialisasi masif agar kebijakan ini diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. "Informasi harus tersampaikan dengan baik. Jangan sampai ada warga yang tidak tahu, padahal kesempatan ini sangat membantu," tegasnya.

Hap Baperdu juga berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin tumbuh. Menurutnya, PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Palangka Raya. "Kalau masyarakat taat membayar pajak, otomatis pembangunan di kota ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi selain keringanan yang diberikan, kesadaran warga juga harus semakin tumbuh," tutupnya.

Pentingnya Sosialisasi dalam Penerapan Kebijakan

Sosialisasi menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan keringanan pajak. Tanpa informasi yang cukup, masyarakat mungkin tidak memahami manfaat dari kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu memastikan bahwa semua warga mendapatkan edukasi yang jelas dan mudah dipahami.

Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

• Melaksanakan sosialisasi melalui media massa, seperti radio, televisi, atau platform digital.
• Mengadakan pertemuan langsung dengan warga di tingkat kelurahan atau kecamatan.
• Memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi.
• Memberikan brosur atau leaflet yang menjelaskan detail kebijakan kepada masyarakat.

Selain itu, partisipasi aktif dari komunitas lokal dan organisasi masyarakat juga sangat penting dalam menyebarkan informasi secara efektif. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat mencapai tujuannya dengan maksimal.

Manfaat Kebijakan PBB-P2 bagi Pembangunan Daerah

PBB-P2 bukan hanya menjadi tanggung jawab warga, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Dana yang diperoleh dari pajak ini digunakan untuk berbagai proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Beberapa contoh penggunaan dana PBB-P2 antara lain:

• Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
• Pengadaan alat-alat pendidikan dan fasilitas kesehatan.
• Pemeliharaan lingkungan dan kebersihan kota.
• Pengembangan program-program sosial dan ekonomi.

Dengan adanya keringanan pajak, diharapkan masyarakat lebih termotivasi untuk membayar pajak sesuai ketentuan. Hal ini akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak yang lebih stabil dan lancar, sehingga pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal.

Kesadaran Warga dalam Menjalani Kewajiban Perpajakan

Kesadaran warga dalam membayar pajak adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Meskipun pemerintah telah memberikan keringanan, keberhasilan sistem perpajakan bergantung pada komitmen warga untuk memenuhi kewajiban mereka.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga antara lain:

• Edukasi tentang pentingnya pajak dalam pembangunan daerah.
• Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pajak yang tidak taat.
• Memberikan insentif atau penghargaan kepada warga yang taat pajak.
• Meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak agar masyarakat merasa terlibat dalam proses pembangunan.

Dengan kesadaran yang tinggi, warga akan lebih memahami bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi mereka terhadap kemajuan kota. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan bertanggung jawab.