Pengunduran Diri Anggota DPR dan Kontroversi yang Mengiringinya
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai anggota DPR periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah ia menyatakan akan memanfaatkan sisa dana kas khusus untuk daerah pemilihan (dapil) yang dimiliki. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Sara, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menyatakan bahwa sisa dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan alat kesehatan dan pelatihan kewirausahaan. Ia berharap dapat terus mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapilnya hingga dana tersebut habis. Meskipun demikian, Sara tidak menjelaskan secara detail besaran dana yang akan disalurkan.
Pengunduran dirinya dilakukan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9/2025). Dalam pernyataannya, Sara menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan sebelumnya. Keputusan ini tidak lepas dari kontroversi yang muncul setelah pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 kembali viral pada Agustus 2025. Video potongan tersebut menimbulkan kritik publik karena dianggap merendahkan masyarakat.
Sara menyatakan bahwa niat awalnya adalah untuk mendorong entrepreneurship, terutama di era transformasi digital. Namun, ia menyadari bahwa kata-katanya telah menyakiti banyak pihak, terutama mereka yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia bersumpah untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas ucapan tersebut.
Selain itu, Sara juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemilih di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memberikan kepercayaan kepadanya pada Pemilu 2024. Ia memohon maaf jika selama masa tugasnya ia telah mengecewakan para pemilih.
Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 3, Sara ditempatkan di Komisi VII DPR RI sebagai Wakil Ketua yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. Ia juga aktif sebagai aktivis yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan manusia.
Latar Belakang Politikus Muda
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang akrab disapa Sara, lahir di Jakarta pada 27 Januari 1986. Ia adalah putri kedua dari pasangan Hashim Djojohadikusumo dan Anie Hashim Djojohadikusumo. Ayahnya, Hashim, merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan adik kandung dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Sara memiliki dua saudara kandung, yaitu Aryo Djojohadikusumo (kakak) dan Sitie Indra Djojohadikusumo (adik). Sebelum terjun ke dunia politik, Sara berkarier di dunia seni dan hiburan sebagai aktris dan presenter. Ia dikenal lewat film-film perjuangan seperti "Merah Putih," "Darah Garuda," dan "Hati Merdeka."
Pada tahun 2013, Sara bergabung dengan Partai Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019 dari dapil Jawa Tengah IV. Pada Pemilu 2024, Sara kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil DKI Jakarta III dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Selain sebagai politisi, Sara juga aktif sebagai aktivis yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan manusia. Ia adalah pendiri dan ketua Jaringan Nasional Anti-Trafficking.
Kontroversi di Parlemen
Beberapa anggota DPR RI lainnya juga menghadapi kontroversi yang memicu kemarahan publik. Lima anggota DPR yang dicopot partai antara lain Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni (NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), dan Adies Kadir (Golkar). Keputusan ini diambil untuk meredam kemarahan publik.
Salah satu anggota DPR yang menjadi sorotan adalah Deddy Sitorus. Pernyataannya yang viral “rakyat jelata” dinilai merendahkan sekaligus menyakiti hati masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut memicu kemarahan publik dan desakan agar PDIP mengambil tindakan tegas.
Desakan keras datang dari influencer sekaligus aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung. Melalui media sosial, Salsa menantang PDIP untuk berani mengambil langkah tegas terhadap Deddy Sitorus. Ia menyoroti pentingnya transparansi dan konsekuensi yang jelas bagi anggota DPR yang dianggap melakukan kesalahan.
PDIP menyampaikan permintaan maaf terkait Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, yang dianggap telah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Namun, hingga kini, DPP PDIP belum menentukan sikap atas dugaan pelanggaran etik yang terjadi.
Kontroversi di parlemen mencerminkan pentingnya tanggung jawab dan etika dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Keputusan pengunduran diri Sara menjadi salah satu contoh bagaimana politisi harus siap bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!