Anggaran Besar untuk Perbaikan Jalan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Bengkulu
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan jalan daerah pada tahun 2025. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sekitar Rp 600 miliar dialokasikan untuk kebutuhan tersebut. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menjelaskan bahwa banyak wilayah, khususnya di kawasan transmigrasi, membutuhkan akses jalan yang layak.
"Ketika para transmigran menanam tanaman seperti sawit dan karet, mereka memerlukan infrastruktur pendukung jalan. Hal ini penting agar hasil pertanian mereka dapat dengan mudah diekspor," ujarnya saat menerima kunjungan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Selain tahun 2025, anggaran untuk perbaikan jalan juga akan diberikan pada tahun berikutnya. Bahkan jumlahnya lebih besar, yaitu sekitar Rp 700 miliar. Helmi menyatakan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan dan jembatan mencapai Rp 2,5 triliun. Namun, ia mengatakan bahwa ada kemungkinan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) sebagai pendanaan proyek.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan perbaikan jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Bengkulu. Salah satu jalan yang sudah dalam direktif dan persetujuan Kementerian PU adalah Giri Mulya sampai Ketahun, yang akan dikerjakan mulai tahun 2025 ini.
Dana dari Kementerian Transmigrasi untuk Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Transmigrasi memberikan anggaran sebesar Rp 15,3 miliar untuk pengembangan kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu. Viva Yoga menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur seperti sarana dan prasarana, air bersih, hingga jalan yang dibutuhkan oleh desa di kawasan transmigrasi.
Untuk kawasan Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara, Kementerian Transmigrasi mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar dari total Rp 15,3 miliar. Kawasan ini telah dibangun sejak tahun 1980 dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet.
Total ada lima kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu, antara lain: Lagita dan Enggano di Bengkulu Utara, Kedurang di Bengkulu Selatan, Muara Sahung di Kaur, serta Padang Ulak Tanding di Rejang Lebong.
Viva Yoga juga menjelaskan bahwa konsep transmigrasi saat ini sudah bergeser dari yang dulu terpusat di pemerintah pusat menjadi berdasarkan permintaan pemerintah daerah. Saat ini belum ada permintaan dari pemerintah daerah tentang transmigrasi di Bengkulu Utara, sehingga pelaksanaan transmigrasi hanya dilakukan jika ada permintaan dari pihak daerah.
Tim Ekspedisi Patriot di Kawasan Lagita
Kunjungan Wamen Transmigrasi ke Bengkulu juga dimanfaatkan untuk singgah ke Posko Tim Ekspedisi Patriot Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita, Bengkulu Utara. Di kawasan ini, terdapat tiga tim ekspedisi patriot dengan masing-masing lima anggota. Setiap tim terdiri dari satu ketua yang merupakan dosen dan empat anggota lainnya, termasuk alumni dan mahasiswa.
Nadia, salah satu anggota Tim Ekspedisi Patriot, mengungkapkan bahwa salah satu masalah awal yang mereka soroti adalah harga ayam yang tinggi karena tidak adanya peternakan ayam di kawasan Lagita. Ia berharap dengan kehadiran tim ini bisa menjadi evaluasi untuk meningkatkan produksi bahan pakan di daerah transmigrasi.
Jefrio, anggota lainnya, menyebutkan tantangan yang mereka hadapi adalah jumlah desa yang lebih banyak dibandingkan tim di kawasan lain. Di Lagita, terdapat 75 desa dengan luas 99.000 hektar, yang membuat pekerjaan lebih menantang dibandingkan kawasan lain yang hanya memiliki 11 desa dan 1 kecamatan.
Ia juga melihat potensi pengolahan komoditas kelapa sawit di Bengkulu Utara yang masih bisa dikembangkan. Selain itu, pupuk yang seharusnya bisa swasembada masih belum ditemukan, dan tim akan mendorong hal tersebut.
Masalah Legalitas Sertifikat Hak Milik
Dalam sesi diskusi dengan warga, Margono, pengurus Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (Patri), menyampaikan keluhan tentang legalitas sertifikat hak milik yang dimiliki masyarakat. Beberapa pemilik sertifikat memiliki dokumen yang cacat, terutama karena noda cairan koreksi di bagian nama pemilik.
Margono, yang tinggal di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, menjelaskan bahwa dulu pemerintahan yang lama mungkin kurang teliti dalam pemberian sertifikat. Ada kasus di mana sertifikat di-tipp-ex dan diganti namanya dengan pembeli baru, yang disebut sebagai balik nama.
Hal ini menyulitkan masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat sebagai modal usaha dengan cara diagunkan ke bank. Sampai saat ini, beberapa teman-temannya masih mengalami penolakan saat menggunakan sertifikat sebagai agunan di bank.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!