Pemerintah Jamin Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Transfer Daerah Tak Dipotong

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Dana Transfer ke Daerah dalam APBN 2025

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan memangkas dana transfer ke daerah dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan setelah ia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Rabu, 10 September 2025. Kepastian ini sekaligus menghilangkan kekhawatiran yang selama ini beredar terkait kemungkinan pengurangan transfer daerah akibat penyesuaian anggaran pusat.

Purbaya menekankan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo justru berorientasi pada penguatan peran daerah sebagai motor utama pembangunan. Ia menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menghitung apakah ada dana tambahan untuk daerah atau tidak. Namun, secara pasti, tidak ada pemotongan dana transfer. Justru, kemungkinan besar dana tersebut akan ditambahkan.

Dana transfer memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebutuhan belanja publik di tingkat daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan program pemberdayaan masyarakat. Tanpa dukungan dana ini, banyak daerah akan kesulitan menjaga stabilitas fiskal karena pendapatan asli daerah masih sangat terbatas. Ia juga menegaskan bahwa meski ada pembentukan badan-badan baru dan otorita khusus, kebutuhan anggarannya sudah diakomodasi dalam perencanaan, sehingga tidak menjadi alasan untuk memangkas jatah daerah.

“Sudah diakomodasi dalam anggaran yang ada. Jadi tambahannya tidak terlalu besar. Yang penting justru dana ke daerah, karena itu menyangkut pelayanan publik dan peran pemerintah daerah dalam menjalankan program,” ujarnya.

Kepastian bahwa tidak ada pemotongan transfer daerah memberi sinyal positif bagi perekonomian lokal. Purbaya menegaskan bahwa jika alokasi dana ini dikurangi, dampaknya bisa berantai. Pertumbuhan ekonomi daerah berisiko melambat karena belanja pemerintah merupakan salah satu motor utama penggerak ekonomi di luar Jawa. Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar dibiayai melalui transfer dari pusat bisa tertunda, sementara program pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan terancam mandek.

Lebih jauh lagi, pemotongan dana transfer berpotensi menekan daya beli masyarakat, sebab perputaran ekonomi di banyak daerah masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Bagi UMKM lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, situasi ini bisa berarti menurunnya pesanan, melemahnya permintaan, dan berkurangnya pendapatan harian.

Dengan menegaskan bahwa transfer tidak dipotong, bahkan berpotensi ditambah, pemerintah ingin menunjukkan keberpihakannya pada keseimbangan pembangunan. Purbaya menegaskan bahwa detail teknis masih dibahas dengan DPR, namun arah kebijakan sudah jelas. Fiskal akan diarahkan untuk memperkuat basis pertumbuhan dan pemerataan.

“Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan. Jadi tidak ada pemotongan, yang ada justru penguatan,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa pemerintah pusat tidak akan membiarkan daerah kehilangan daya dorongnya dalam membangun. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, keputusan mempertahankan bahkan menambah transfer daerah merupakan strategi penting agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga mengalir hingga ke pelosok.

Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan merata dapat terjaga, sementara masyarakat di daerah tetap bisa merasakan manfaat langsung dari kebijakan fiskal nasional.