Pemerintah Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Pemerintah Berkomitmen pada Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pemerintah terus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, serta ketegangan geopolitik. Dalam kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen, sedangkan selama semester pertama tahun ini, angka tersebut mencapai 4,99 persen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kebijakan pemerintah maupun praktik dunia usaha. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing secara global.

“Pemerintah terus berkomitmen dalam mendukung penerapan ESG sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” ujar Susiwijono dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, sektor perkebunan dan energi serta pertambangan meraih skor ESG tertinggi. Dua sektor ini membuktikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip ESG sejalan dengan keberlanjutan ekonomi. Capaian ini memberi optimisme bagi arah kebijakan pemerintah sekaligus menegaskan resiliensi perekonomian nasional. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah mampu bertahan menghadapi dinamika global dari konsumsi domestik yang signifikan.

Di sisi lain, pemerintah juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dengan mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan ekstrem, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, aspek keberlanjutan, khususnya terkait isu lingkungan dan perubahan iklim, menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memperkuat berbagai kerja sama multilateral, termasuk melalui forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Integrasi prinsip ESG diharapkan tidak hanya menjadi standar global, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Saat ini, Indonesia tengah menempuh proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana standar OECD sendiri mencakup seluruh sektor, termasuk aspek ESG. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus memperkuat kebijakan domestik melalui berbagai stimulus ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat. Sedangkan pada sisi penawaran, pemerintah telah memberikan insentif industri padat karya, diskon tarif transportasi, dan berbagai program lainnya. “Strategi tersebut bertujuan untuk dapat menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian nasional,” ungkapnya.