Pemerintah Alokasikan Rp8,9 Triliun untuk Renovasi Rumah Desa, Fokus pada Sanitasi

Anggaran Rp 8,9 Triliun untuk Program BSPS Tahun Depan

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun mendatang. Program ini dirancang khusus untuk melakukan renovasi rumah di daerah pedesaan, dengan fokus utama pada perbaikan fasilitas sanitasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan bahwa perbaikan sanitasi sangat penting karena sekitar 20% hingga 25% rumah di desa masih menggunakan sistem sanitasi terbuka. Kondisi ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penyebaran penyakit seperti bakteri E. coli. Selain itu, kondisi sanitasi yang buruk juga berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di kalangan anak-anak.

“Presiden menyampaikan bahwa pada tahun depan, setidaknya semua sanitasi di desa akan diperbaiki,” ujar Fahri dalam acara Peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional, Senin (15/9). Ia menambahkan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara kolaboratif bersama berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan.

Jumlah Rumah yang Membutuhkan Renovasi

Menurut data yang tersedia, jumlah rumah di pedesaan yang membutuhkan renovasi mencapai hampir 20 juta unit. Namun, dengan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun yang disiapkan, dana yang tersedia hanya mencakup sekitar 20,41% dari total kebutuhan sebesar Rp 43,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan.

Setiap peserta yang mengikuti program BSPS akan menerima bantuan sebesar Rp 21,8 juta. Dana tersebut terdiri dari beberapa komponen, antara lain alokasi untuk Balai Perumahan sebesar Rp 1,8 juta, dana untuk peserta sebesar Rp 2,5 juta, serta pembelian material konstruksi senilai Rp 17,5 juta. Bantuan ini ditujukan bagi pemilik rumah yang memiliki pendapatan bulanan antara Rp 600 ribu hingga Rp 2,5 juta.

Pagu Anggaran untuk Pembangunan Perumahan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choiroel, menyampaikan bahwa pagu indikatif kementerian pada tahun depan mencapai Rp 10,89 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 90% atau sebesar Rp 9,7 triliun dialokasikan untuk pembangunan 406.407 unit rumah. Termasuk dalam alokasi tersebut adalah kuota BSPS sebanyak 400 ribu unit.

Didyk menegaskan bahwa pelaksanaan program BSPS akan mengikuti usulan Komisi V DPR. Meskipun begitu, anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat direalokasi karena sudah menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam program 3 juta rumah per tahun pada tahun 2026.

Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup

Program BSPS tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur perumahan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Dengan perbaikan sanitasi dan pengembangan perumahan, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang positif, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Dengan bantuan yang diberikan, mereka dapat memperbaiki kondisi rumah mereka sendiri, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal.