Pemerintah Siap Salurkan Dana Kredit untuk 16.000 Koperasi Desa
Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 200 triliun yang akan dialokasikan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung koperasi desa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi Desa Merah Putih.
Dana sebesar Rp 1 triliun akan langsung disalurkan kepada 1.000 Koperasi Desa pada hari Senin, 15 September 2025. Sementara itu, sebanyak 16.000 Koperasi Desa lainnya akan menerima bantuan tersebut pada bulan September hingga Oktober 2025. Penyaluran dana ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses pengajuan pinjaman bagi Koperasi Desa Merah Putih menjadi lebih mudah dan efisien. Menurutnya, setiap proposal bisnis yang diajukan oleh Koperasi Desa harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing desa. Hal ini juga harus selaras dengan operasional bisnis yang sudah ada.
“Proposal bisnisnya terserah mereka, tapi tetap sesuai dengan mandat seperti yang disampaikan oleh Kepala Bapanas, yaitu mengenai pengelolaan gerai, gudang, logistik, apotek, dan klinik desa,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (15/9).
Ferry juga menyebutkan bahwa dari 16.000 Koperasi Desa yang akan menerima pinjaman, beberapa di antaranya telah melakukan kegiatan usaha seperti menyerap hasil produk masyarakat dan kemudian menjualnya kembali. Ini menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi yang cukup besar dalam membangun perekonomian lokal.
Persyaratan Pengajuan Pinjaman Disederhanakan
Untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman, pemerintah akan menyederhanakan persyaratan yang diberlakukan. Salah satu perubahan utama adalah penghapusan persetujuan dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengajukan pinjaman. Hal ini dilakukan agar prosesnya tidak terlalu rumit dan bisa lebih cepat ditindaklanjuti.
Selain itu, tidak semua proposal bisnis perlu disetujui oleh Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Menurut Ferry, Musdesus bertugas untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih, bukan untuk menyetujui pengajuan pinjaman. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa setiap proposal yang diajukan oleh pengurus Koperasi Desa hanya perlu disetujui oleh pengawas, yang biasanya adalah kepala desa.
“Setiap proposal yang diajukan oleh pengurus Kopdes disetujui oleh pengawas yang notabene juga kepala desa. Jadi sebenarnya bisa ringkas dan sederhana,” tambahnya.
Pelatihan dan Pendampingan Dilakukan
Untuk memastikan keberhasilan pencairan dana dan pembuatan proposal, pemerintah akan melakukan pertemuan regional bersama bank Himbara. Pertemuan ini akan dilaksanakan secara berkala dan didampingi oleh pihak-pihak terkait.
Ferry menambahkan bahwa COO Danantara, Dony, telah membuat manual book yang akan menjadi panduan bagi para pengurus Koperasi Desa. Manual ini akan digunakan sebagai acuan dalam proses pengajuan pinjaman dan pencairan dana.
“Kami besok mulai keliling pertemuan regional didampingi bank Himbara tentang tata cara pencairan dan pembuatan proposal,” jelasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!