Wamenaker Terjaring OTT dalam Kasus Pemerasan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penetapan ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menemukan bukti-bukti kuat terkait dugaan tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Noel hadir dalam konferensi pers KPK pada Jumat (22/8), setelah sebelumnya dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 20-21 Agustus 2025. Saat diperlihatkan di depan awak media, ia mengenakan rompi orange bernomor 71 dengan tangan diborgol. Ia tampak memimpin beberapa tersangka lain, termasuk Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Fahrurozi.
Dalam perjalanan menuju ruang konferensi pers, Noel terlihat menangis sambil memberikan gestur minta maaf ke arah media. Ia sesekali menyeka mata dan masuk ke ruangan dengan kondisi lemas. Meski demikian, ia sempat tersenyum dan menunjukkan ekspresi datar ketika ditanya oleh wartawan tentang janji-janjinya sebelumnya.
Pertanyaan-pertanyaan dari awak media pun terus mengalir, termasuk menanyakan apakah ia siap menerima hukuman mati jika terbukti korupsi. Namun, Noel hanya menjawab dengan senyuman tipis dan ekspresi tenang.
Setelah konferensi pers selesai, Noel kembali mengepalkan tangan di hadapan gawai media. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, anak dan istri serta rakyat Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak ditangkap dalam OTT dan kasus yang menimpanya bukanlah pemerasan.
Menurut keterangan Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wamenaker disangka menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar dan satu sepeda motor pada Desember 2024. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut adanya praktik pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3).
Modus yang digunakan adalah dengan mengambil selisih antara biaya yang dibayarkan oleh perusahaan jasa K3 (PJK3) dengan tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Skema ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2019, dan KPK mengungkap total aliran dana haram mencapai Rp 81 miliar yang dinikmati oleh berbagai pihak di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Otak dari skema ini diduga adalah Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3, yang disebut menerima bagian terbesar, yaitu sebesar Rp69 miliar.
Tindakan yang Dilakukan KPK
KPK telah melakukan berbagai langkah untuk menuntaskan kasus ini, termasuk menahan para tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Proses penyelidikan ini dilakukan dengan melibatkan tim investigasi yang terdiri dari berbagai ahli dan staf internal KPK.
Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara. Hal ini menjadi dasar bagi upaya pencegahan korupsi di masa depan, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pejabat pemerintah bahwa tindakan tidak etis akan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. KPK berkomitmen untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan agar tidak ada lagi pelanggaran serupa terjadi di masa mendatang.
Langkah Selanjutnya
Setelah proses pemeriksaan selesai, kasus ini akan diserahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Proses hukum ini akan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga sidang pengadilan.
KPK juga berharap kasus ini dapat menjadi contoh nyata bagi pejabat lain untuk menjaga integritas dan menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan demikian, masyarakat dapat percaya bahwa pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tanpa ada unsur korupsi.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!