Pernyataan DPR yang Tidak Sesuai dengan Realitas
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, dalam sebuah konferensi pers menyampaikan bahwa DPR siap menerima aspirasi dari masyarakat yang ingin melakukan aksi demonstrasi. Ia menegaskan bahwa setiap keluhan atau pendapat dari rakyat akan diterima oleh lembaga legislatif tersebut. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan kebalikannya.
Pada Senin, 25 Agustus 2025, para pengunjuk rasa yang ingin menyampaikan aspirasinya menghadapi berbagai hambatan. Gedung DPR, yang dibangun menggunakan uang pajak dari rakyat, ternyata dipasangi beton penghalang dan pagar dilumuri oli bekas agar licin dan kotor. Tujuannya jelas, yaitu mempersulit masuknya para pendemo ke dalam kompleks parlemen.
Aparat keamanan lengkap hadir untuk menjaga gedung tersebut. Mereka tidak hanya melarang pendemo memasuki area DPR, tetapi juga terjadi bentrokan antara para demonstran dengan petugas. Kekacauan pun tak terhindarkan, dengan adanya pukulan, kerusakan pagar, serta penembakan gas air mata. Bahkan, para jurnalis yang meliput aksi tersebut juga menjadi korban pukulan.
Banyak foto dan video kekerasan yang terjadi pada saat demo tersebut dapat dilihat melalui media sosial. Salah satu akun Instagram, @23faisalrahman, membagikan rekaman kejadian tersebut. Dalam waktu singkat, unggahan itu viral dan menunjukkan kondisi yang sangat tidak manusiawi.
Polisi berhasil menangkap sekitar 15 orang dalam aksi tersebut. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, para tersangka ditangkap saat terjadi bentrok di gerbang utama kompleks parlemen. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya adalah pelajar, sementara 11 lainnya diduga tergabung dalam kelompok anarkis.
Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani tentang kesediaan DPR menerima aspirasi publik terbukti tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Banyak warga yang merasa dikhianati oleh institusi yang seharusnya mewakili mereka. Seorang demonstran, Hapsoro Sukmaningrat, menyampaikan ketidakpuasan terhadap pernyataan tersebut.
“Omongan Puan tidak sesuai dengan kenyataan. Gedung DPR dipasang beton, dikunci, dan pagar dilumuri oli. Aparat dan tentara bertindak keras hingga ada korban luka-luka. Itu lebih pantas disebut Ketua Dewan Pembohong Rakyat,” ujarnya dengan nada marah.
Kejadian ini menunjukkan bahwa ada celah besar antara ucapan pejabat dengan tindakan yang dilakukan. Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka justru mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini memicu pertanyaan serius tentang komitmen DPR terhadap hak asasi rakyat dan kebebasan berpendapat.
Dengan demikian, penting bagi lembaga-lembaga negara untuk lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi rakyat. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan semakin menurun.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!