Menteri HAM Usulkan Ruang Khusus untuk Demonstrasi di DPR
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti pentingnya menyediakan ruang atau lapangan khusus bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Ia menilai bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang demokrasi yang dapat digunakan oleh rakyat.
“Rakyat adalah fondasi dari sebuah negara. Oleh karena itu, ruang demokrasi harus terbuka dan tersedia,” ujarnya saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/9).
Saat ini, DPR telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang bertugas sebagai wadah untuk menyerap keluhan dan keinginan masyarakat. Namun, Pigai mengatakan bahwa diperlukan adanya ruang fisik yang khusus digunakan untuk demonstrasi dan penyampaian pendapat.
Ia menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkumpul, berekspresi, serta menyampaikan pikiran dan perasaannya. Hal ini termasuk dalam hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah.
“Hak berkumpul, hak ekspresi, dan hak menyampaikan pendapat harus dijamin dengan adanya ruang yang layak,” tambahnya.
Meskipun usulan tersebut belum disampaikan secara resmi kepada DPR, Pigai memilih untuk menyerahkan keputusan akhir kepada lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa jika komisi tertentu seperti Komisi XIII meminta atau memanggil, maka hal tersebut akan menjadi langkah yang positif.
“Kami siap mendengarkan apabila DPR membutuhkan masukan,” ujarnya.
Sebelumnya, jalan raya di depan Gedung DPR sering menjadi tempat berlangsungnya aksi demonstrasi. Salah satu contohnya adalah aksi pada 28 Agustus 2025 yang berujung pada kematian seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa pentingnya adanya pengaturan yang jelas dalam penyelenggaraan demonstrasi agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan.
Dengan adanya ruang khusus, diharapkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara aman dan terorganisir. Hal ini juga akan membantu pihak berwenang dalam memantau dan mengelola aksi-aksi yang dilakukan, sehingga dapat menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi hak-hak warga negara.
Pigai menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi adalah bagian penting dari penguatan sistem pemerintahan yang baik. Dengan adanya ruang yang layak, masyarakat akan lebih mudah untuk berpartisipasi tanpa merasa takut atau khawatir akan tindakan represif.
Selain itu, keberadaan ruang khusus ini juga bisa menjadi contoh bagaimana negara menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berperan dalam pembangunan bangsa.
Dengan demikian, usulan yang diajukan oleh Menteri HAM Natalius Pigai patut dipertimbangkan sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!