Rencana Indonesia Menyambut Warga Gaza Diperhatikan oleh Media Asing
Beberapa media internasional kini memberikan perhatian terhadap rencana pemerintah Indonesia yang ingin menampung dan merawat sejumlah warga Gaza. Meski demikian, masih ada pertanyaan mengenai jaminan bagi warga Gaza untuk dapat kembali ke tanah air mereka.
Media Inggris seperti The Guardian telah meliput rencana Indonesia dalam menyediakan layanan kesehatan sementara bagi 2.000 warga Palestina dari Gaza. Artikel yang dirilis pada Jumat (22/8/2025) menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan detail-detail penting dalam rencana tersebut. Termasuk di dalamnya adalah masalah logistik, legalitas, serta implikasi dari kebijakan luar negeri yang akan diterapkan.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan akan memberikan bantuan medis sementara bagi warga Gaza. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah Pulau Galang, yang berada di Batam. Sebelumnya, pulau ini pernah digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi Vietnam dan juga menjadi pusat perawatan pasien Covid-19.
Selain Pulau Galang, ada beberapa alternatif lainnya yang bisa digunakan untuk merawat warga Gaza. Wakil Pemimpin Komisi I, Dave Laksono, menyebutkan bahwa fasilitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah juga bisa menjadi opsi. Fasilitas tersebut memiliki akses ke rumah sakit besar dan sistem logistik yang baik.
Meskipun begitu, menurut The Guardian, para pejabat Indonesia mengakui bahwa rencana ini sangat sensitif secara politik. Beberapa pemimpin Islam nasional bahkan menuduh bahwa pemerintah Indonesia telah ditipu oleh Israel. Mereka juga mempertanyakan bagaimana jaminan kepulangan warga Gaza bisa diberikan.
Dalam hal ini, The Guardian mengutip pernyataan Direktur Jenderal Urusan Asia, Pasifik, dan Afrika di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Kadir Jailani. Menurutnya, salah satu masalah utama adalah memastikan hak kembali warga Palestina dapat dihormati. Ia menyatakan bahwa banyak orang khawatir jika kebijakan seperti ini bisa disalahpahami.
“Kita harus memastikan bahwa ada konsistensi dengan prinsip hukum kemanusiaan internasional, dan bagaimana menghormati hak kembali warga Palestina,” ujarnya.
Abdul Kadir juga menekankan bahwa langkah ini tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dan dukungan dari otoritas yang relevan. “Dalam kasus ini, yaitu otoritas Palestina dan negara-negara di kawasan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penerapan rencana ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, terutama dalam aspek politik dan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sedang berusaha memastikan bahwa semua aspek terkait direncanakan dengan matang.
Indonesia juga baru saja melakukan bantuan kemanusiaan kedua untuk Gaza dalam dua hari terakhir. Menurut Abdul Kadir, langkah ini bisa dilakukan berkat fasilitasi dan koordinasi dengan Yordania. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung kemanusiaan di kawasan konflik.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!