Penundaan Rapat Paripurna di DPRD Jawa Timur, Emil Dardak Beri Penjelasan
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan penjelasan mengenai penundaan rapat paripurna yang dilakukan. Menurutnya, keputusan ini bukanlah tanda ketidakharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 dapat dilakukan secara lebih matang.
“Ini bukan berarti terjadi kesulitan atau perbedaan pendapat, tetapi lebih pada kebutuhan waktu tambahan agar proses pembahasan bisa lebih mendalam dan tepat. Selama sesuai aturan, kita harus saling menghormati. Ini adalah bentuk demokrasi yang sehat,” ujar Emil setelah menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin (25/8/2025).
Emil menegaskan bahwa pembahasan APBD merupakan instrumen penting dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap agar proses pembahasan dapat segera diselesaikan agar bisa segera menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pada akhirnya, saya yakin DPRD ingin memastikan penyusunan APBD ini benar-benar dapat menjawab kebutuhan yang urgent terkait penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur,” kata Emil usai rapat paripurna tentang laporan komisi atas pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa jika komisi DPRD merasa membutuhkan waktu tambahan karena ada hal teknis yang perlu dipertajam, maka hal tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Ia berharap semua pihak dapat saling menghormati selama proses pembahasan berlangsung.
Proses Demokrasi yang Lebih Matang
Anggota DPRD Jawa Timur, Ubaidillah, menjelaskan bahwa setelah seluruh komisi, mulai dari Komisi A hingga E, menyatakan masih membutuhkan waktu tambahan untuk merampungkan pembahasan bersama mitra kerja masing-masing.
Menurutnya, permintaan penundaan ini dilakukan demi memastikan tidak ada hal yang terlewat dalam proses pembahasan dan penyusunan rekomendasi komisi terhadap dokumen perubahan APBD.
“Kita ingin ke depan ada pola hubungan komunikasi yang baik terkait kepentingan masyarakat Jawa Timur, dan itu perlu direkomunikasikan dengan baik,” ujarnya usai rapat di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (25/08/2025).
Politisi asal Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi ini menekankan bahwa di tengah era efisiensi anggaran saat ini, DPRD Jatim tetap menjadi saluran utama aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap program yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dan merata.
“Di era efisiensi ini, kita sebagai DPRD pasti menerima aspirasi dari masyarakat. Mereka berharap program Pemprov Jatim bisa menyentuh masyarakat,” tutupnya.
Fokus pada Kualitas Proses Demokrasi
Emil Dardak berharap waktu tambahan ini dapat meningkatkan kualitas proses demokrasi, sehingga terwujud APBD yang betul-betul menjawab harapan masyarakat. Ia menekankan bahwa forum paripurna DPRD merupakan wadah demokratis bagi setiap anggota dewan untuk menyuarakan aspirasi mereka, sementara pemerintah daerah akan merespons dengan terbuka.
Dengan adanya penundaan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama secara maksimal dalam memastikan APBD 2025 dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!