LBM PWNU Jabar Tuntut Hukum Mafia Tanah dan Sertifikat Ilegal

Isu Mafia Tanah yang Mengancam Kepemilikan Tanah di Indonesia

Dalam sebuah pertemuan khusus yang diadakan oleh Tim Ahli Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Barat, KH. Khozinatul Asror mengungkapkan hasil dari Bahtsul Masail Kubro yang dilaksanakan oleh Komisi C. Salah satu isu utama yang dibahas adalah praktik mafia tanah yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut KH. Khozinatul Asror, kasus sengketa dan mafia tanah kini menjadi masalah serius di era modern. Pihak-pihak tertentu disebut melakukan tindakan ilegal untuk mengambil alih kepemilikan tanah melalui berbagai cara tidak sah, seperti pemalsuan dokumen atau manipulasi data kepemilikan. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik tanah yang sah, tetapi juga bisa menimbulkan dampak besar terhadap kestabilan hidup mereka.

Dampak Negatif dari Praktik Mafia Tanah

Kasus mafia tanah terus muncul ke permukaan dan menjadi perhatian publik. Salah satu contoh yang ramai diperbincangkan adalah kasus yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir. Enam aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp17 miliar milik mendiang Cut Indria Marzuki, ibunda Nirina, beralih nama menjadi milik Riri Khasmita dan suaminya Edrianto. Yang menarik, keduanya adalah mantan asisten keluarga yang sebelumnya bekerja di rumah tangga Nirina.

Peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya sistem pengelolaan tanah dalam masyarakat. Tidak jarang, orang-orang yang memiliki akses ke informasi penting dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, bahkan tanpa adanya persetujuan resmi dari pemilik sah.

Status Hukum Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan

Dalam forum Bahtsul Masail, isu lain yang dibahas adalah status hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dilakukan tanpa prosedur sah. Menurut KH. Khozinatul Asror, penerbitan SHM dan SHGB yang mengandung unsur manipulasi, baik secara sengaja maupun karena kesalahan, hukumnya dianggap haram dan tidak sah.

Namun, jika penerbitan sertifikat bermasalah terjadi tanpa unsur kesengajaan atau karena ketidaktahuan dari pihak terkait, maka secara yuridis tetap dianggap sah. Meski begitu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetap bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan tersebut.

Peran BPN dalam Pengelolaan Tanah

Penting untuk diketahui bahwa BPN memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penerbitan sertifikat tanah. Dengan adanya penyalahgunaan wewenang atau kesalahan prosedural, maka risiko terjadinya sengketa tanah akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan kehati-hatian dalam setiap proses penerbitan sertifikat.

Selain itu, masyarakat juga perlu lebih waspada dan memahami hak-hak mereka sebagai pemilik tanah. Dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan ilegal yang merugikan.

Kesimpulan

Praktik mafia tanah dan kesalahan dalam penerbitan sertifikat tanah menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat mengurangi risiko sengketa dan kerugian yang dialami oleh pemilik tanah. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hak-hak mereka juga sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam pengelolaan tanah.