KPPU Segera Periksa 97 Perusahaan Fintech Diduga Lakukan Kartel Pinjol

Sidang Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha di Industri Fintech P2P Lending

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera menggelar sidang pembacaan laporan dugaan pelanggaran dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025. Perkara ini terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending). Sidang ini rencananya akan digelar pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Perkara ini melibatkan sebanyak 97 terlapor dari industri fintech yang merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, mengonfirmasi bahwa sidang akan dilaksanakan sesuai jadwal. “Betul, 26 Agustus,” ujarnya saat dihubungi.

Sebelumnya, pada 14 Agustus 2025, KPPU telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini. Dalam sidang pada 26 Agustus 2025, KPPU akan memeriksa alat bukti dan memanggil terlapor yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya. Agenda utama adalah pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) bagi empat terlapor yang tidak hadir serta pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh investigator selama tahap pemeriksaan.

Dalam laporan KPPU, terdapat dugaan bahwa para terlapor mengubah tingkat bunga pinjaman, termasuk biaya pinjaman dan biaya lainnya, dari maksimal 0,8 persen per hari menjadi 0,4 persen per hari pada 2021. Jika terbukti melanggar, para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 50 persen dari keuntungan dari pelanggaran atau hingga 10 persen dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode pelanggaran.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, menanggapi tuduhan KPPU. Ia menegaskan bahwa penetapan bunga dilakukan melalui diskusi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan untuk melindungi konsumen. “Kami mengikuti arahan OJK. Kalau diminta menurunkan bunga, ya kami turunkan. Tujuannya bukan mencari keuntungan lebih, tapi menjaga agar bunga tidak terlalu tinggi,” katanya dalam acara Diskusi Publik di Jakarta Pusat, Senin, 11 Agustus 2025.

Menurut Entjik, penetapan batas bunga tidak dimaksudkan untuk mematikan persaingan, melainkan untuk memastikan tarif pinjaman tetap berada dalam batas wajar. Ia menilai langkah ini penting agar industri pinjaman daring (Pindar) tetap sehat dan tidak menjadi beban berlebihan bagi peminjam.

Entjik juga khawatir jika bunga dipatok terlalu rendah, maka minat investor akan menurun, terutama bagi mereka yang belum memiliki riwayat kredit atau dikenal sebagai virgin borrower. “Kalau bunga terlalu rendah, banyak yang tidak lolos pembiayaan. Akhirnya, mereka kembali ke pinjol ilegal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pinjol ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Bunga yang sangat tinggi dan penagihan yang tidak sesuai aturan membuat banyak korban mengalami tekanan ekonomi hingga permasalahan sosial.

Namun, Entjik khawatir polemik dengan KPPU dapat mengganggu iklim investasi. Ia menyebut, jika tidak ada kejelasan, sebagian investor luar negeri bisa saja menahan penyaluran dana atau bahkan menarik investasinya. “Kami ini melindungi konsumen, tapi malah dituduh penjahat. Padahal yang seharusnya ditindak tegas itu pinjol ilegal yang merugikan masyarakat,” kata dia.

Berikut ini daftar 97 industri fintech yang berstatus terlapor: