Penetapan Tersangka Terkait Kasus Pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kini semakin memanas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk keperluan renovasi rumah pribadinya di Cimanggis, Jawa Barat.
Dalam pernyataannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa fakta ini terungkap dari pengakuan langsung Immanuel saat menjalani pemeriksaan penyidik. Ia mengatakan bahwa pemintaan uang tersebut dilakukan dengan alasan renovasi rumah. Namun, hingga kini rencana renovasi tersebut belum terwujud.
Immanuel Ebenezer kini ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya dalam kasus dugaan praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain uang tunai sebesar Rp3 miliar, ia juga disebut menerima satu unit motor gede merek Ducati.
KPK resmi menahan Immanuel bersama para tersangka lain selama 20 hari pertama, mulai dari tanggal 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Tidak lama setelah status tersangka ditetapkan, Presiden Prabowo Subianto mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatan Wamenaker.
Daftar Tersangka Lain yang Terlibat
Selain Immanuel, beberapa pejabat dan pihak swasta juga dijerat oleh KPK dalam kasus ini. Berikut adalah daftar tersangka yang terlibat:
- Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan & Personel K3 Kemenaker 2022–2025
- Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) – Koordinator Bidang Pengujian & Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker 2022–sekarang
- Subhan (SB) – Subkoordinator Keselamatan Kerja, Direktorat Bina K3 Kemenaker 2020–2025
- Anitasari Kusumawati (AK) – Subkoordinator Kemitraan & Personel Kesehatan Kerja Kemenaker 2020–2025
- Fahrurozi (FRZ) – Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker, Maret–Agustus 2025
- Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021–Februari 2025
- Sekarsari Kartika Putri (SKP) – Sub-Koordinator di Kemenaker
- Supriadi (SUP) – Koordinator di Kemenaker
- Temurila (TEM) – pihak PT KEM Indonesia
- Miki Mahfud (MM) – pihak PT KEM Indonesia
Kasus ini menjadi sorotan besar karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian serta pihak swasta dalam dugaan praktik pemerasan. KPK kini terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap mekanisme penerimaan uang dan alur penyaluran dana yang digunakan dalam kasus ini.
Dampak dan Reaksi Publik
Kasus ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik, terutama karena melibatkan pejabat tinggi yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat menuntut adanya tindakan tegas dari KPK agar tidak ada lagi praktik korupsi yang merusak kredibilitas institusi pemerintah.
Selain itu, kasus ini juga menjadi momen penting bagi KPK dalam menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi di berbagai sektor. Dengan penanganan kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pejabat atau pihak lain yang ingin melakukan praktik korupsi.
KPK akan terus memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi di tanah air. Dengan begitu, harapan masyarakat akan tatanan pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas dapat tercapai.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!