Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malinau dengan DJPb Kaltara untuk Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Malinau telah resmi menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara. Penandatanganan ini dilakukan pada Senin, 25 Agustus 2025, sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Bupati Malinau, Wempi W Mawa, menyampaikan bahwa penandatanganan kerjasama ini merupakan langkah maju dalam menciptakan sinergi pengelolaan keuangan antara pihak daerah dan DJPb. Ia menilai kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Malinau. Dengan adanya pendampingan dari DJPb, kami lebih percaya diri dalam mengelola keuangan publik secara efektif,” ujarnya.
Menurut Bupati, dukungan yang diberikan oleh DJPb Kaltara akan membantu pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan, pembinaan akuntansi, hingga identifikasi potensi investasi. Hal ini diyakini akan berdampak positif pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Bupati juga menekankan bahwa kerjasama ini sejalan dengan semangat pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam tata kelola keuangan daerah. Ia menilai bahwa kolaborasi ini akan menjadi fondasi kuat dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkelanjutan.
Peran DJPb Kaltara sebagai Mitra Strategis
Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Ika Hermini Novianti, menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya bertindak sebagai penyalur dana pemerintah pusat, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Ika menegaskan bahwa DJPb siap memberikan asistensi teknis, pendampingan fiskal, serta kajian berbasis data agar pengelolaan keuangan di Malinau semakin berkualitas.
Ika menilai kesepakatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi yang saling menguatkan. Ia menekankan bahwa Malinau memiliki potensi besar yang perlu didukung dengan tata kelola fiskal yang profesional dan berkelanjutan.
“Harapan kami, sinergi ini dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Komitmen Bersama dalam Pembangunan Daerah
DJPb Kaltara juga menyatakan siap mendampingi pemerintah daerah dalam setiap tahapan implementasi kesepakatan. Hal ini termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan data fiskal secara optimal.
Kerjasama ini disambut positif oleh jajaran Pemkab Malinau. Kolaborasi diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi tata kelola keuangan, tetapi juga membuka peluang investasi daerah yang lebih luas.
Dengan adanya sinergi ini, Pemkab Malinau optimistis mampu mempercepat pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Nota kesepakatan tersebut juga menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun Malinau yang lebih sejahtera.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!