Kepala BPN Sumba Barat Daya Bantah Tuduhan, Pastikan Proses Sertifikat Cepat dan Murah

Penyangkalan terhadap Anggapan Buruk Pelayanan Pertanahan di Sumba Barat Daya

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Yusak Benu, menanggapi isu yang beredar bahwa proses pengurusan sertifikat tanah di wilayahnya rumit dan memerlukan biaya tinggi. Ia membantah anggapan tersebut dengan tegas.

Menurut Yusak, pelayanan pertanahan di SBD dinilai sebagai yang terbaik kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini menjadi bukti bahwa kinerja BPN SBD terus berupaya memberikan layanan yang cepat, tepat waktu, serta tidak menyulitkan masyarakat.

“Masyarakat sering mengeluh tentang pelayanan kami. Namun, perlu diketahui bahwa BPN SBD menduduki peringkat kedua terbaik di NTT. Kami berupaya memberikan layanan dengan tenaga yang ada agar masyarakat benar-benar terlayani dengan baik, cepat, dan tidak dipersulit,” ujarnya saat berada di Kantor BPN SBD, Senin, 25 Agustus 2025.

Yusak juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tersembunyi dalam pengurusan sertifikat tanah. Semua tarif resmi telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan pungutan di luar aturan.

Ia mengimbau warga untuk mengurus sertifikat tanah secara mandiri, tanpa melalui perantara. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen tanah.

“Datang sendiri agar menjaga kerahasiaan sertifikat tanah. Jangan melalui oknum atau calo apalagi makelar tanah,” tegasnya.

Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Lebih lanjut, Yusak menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sinergi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar program pertanahan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan ini dilakukan dengan berbagai inisiatif, seperti pelatihan kepada pegawai, penggunaan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap pengajuan sertifikat tanah dapat diselesaikan secara efisien dan transparan.

Selain itu, Yusak menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat. Dengan memahami prosedur yang ada, masyarakat bisa lebih mudah mengajukan permohonan tanpa merasa kewalahan.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam operasional BPN SBD. Yusak menjelaskan bahwa semua proses pengurusan sertifikat tanah dilakukan dengan sistem yang jelas dan terbuka. Setiap tahap proses diberi nomor antrian, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan pengajuan mereka secara real-time.

Selain itu, BPN SBD juga rutin melakukan evaluasi internal untuk memastikan bahwa standar pelayanan tetap terjaga. Evaluasi ini melibatkan umpan balik dari masyarakat, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan.

Kesimpulan

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, BPN SBD berharap mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Anggapan buruk tentang proses pengurusan sertifikat tanah di wilayah ini dianggap sebagai kesalahpahaman yang perlu diperbaiki.

Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, Yusak berharap masyarakat dapat memahami bahwa pelayanan pertanahan di SBD tidak hanya berkualitas, tetapi juga ramah dan mudah diakses oleh siapa saja.