Kekisruhan Masalah PBB Jangan Terulang!

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Pati Jawa Tengah

Kasus kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen yang dilakukan oleh Bupati Pati, Jawa Tengah, Bapak Sudewo, telah memicu kritik dan demonstrasi dari masyarakat setempat. Situasi ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan utama di berbagai media. Meski diharapkan tidak terjadi, kasus ini justru viral dan menggugah emosi warga.

Di lapangan, situasi mulai memanas. Ada pihak yang menilai bahwa kenaikan pajak ini disebabkan oleh pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Menteri Sekretariat Negara Bapak Prasetyo Hadi. Meskipun begitu, kekisruan yang terjadi di Pati tidak hanya memicu kemarahan warga setempat, tetapi juga menyebar ke daerah lain. Seperti yang dilaporkan oleh beberapa media, demo serupa juga terjadi di wilayah lain yang mengalami kenaikan pajak yang sama.

Mengapa Warga Marah?

Kemarahan warga terhadap kenaikan pajak ini dipicu oleh berbagai faktor. Pertama, kondisi ekonomi yang sulit dan kesulitan dalam mencari pekerjaan membuat warga lebih sensitif terhadap kenaikan biaya hidup. Hal ini cepat memicu emosi yang akhirnya berujung pada demonstrasi. Selain itu, ketimpangan yang terlihat jelas antar warga juga menjadi salah satu penyebab. Banyak warga merasa tidak adil karena nilai pajak mereka lebih besar daripada tetangga yang memiliki objek pajak lebih tinggi atau bernilai lebih baik.

Masalah seperti ini bisa saja terjadi karena ada kesalahan teknis atau non-teknis dalam penghitungan pajak. Misalnya, petugas mungkin melakukan pendataan awal dengan nilai yang rendah, namun dalam perkembangannya, warga memperluas bangunan tanpa melapor, sehingga pajak yang tercatat masih sesuai dengan data lama. Selain itu, kesalahan dari petugas atau pemilik aset dalam memberikan data juga bisa menyebabkan perbedaan nilai pajak.

Tahan Emosi dan Cari Solusi

Emosi yang muncul dalam kasus ini tidak bisa sepenuhnya dihindari, baik dari sisi pengambil kebijakan maupun warga. Meskipun rasa marah bisa dimaklumi, dampaknya sangat besar. Kredibilitas pemerintah daerah menurun, dan warga yang terlibat dalam demonstrasi bisa mengalami kerugian, termasuk cedera fisik. Daerah yang viral karena kasus ini juga akan meninggalkan kenangan buruk.

Pengambil kebijakan sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil keputusan. Kenaikan pajak yang drastis dapat memicu reaksi negatif yang merugikan daerah. Di sisi lain, warga juga perlu memahami bahwa kebijakan pajak harus diterima secara proporsional dan tidak hanya berdasarkan emosi.

Alternatif untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

Sebenarnya, ada banyak cara untuk meningkatkan pendapatan daerah selain mengandalkan PBB-P2. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya berasal dari pajak daerah, tetapi juga dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan memaksimalkan potensi sumber-sumber ini, pemerintah daerah bisa mencapai target pendapatan tanpa harus menaikkan pajak secara drastis.

Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah yang optimal juga penting. Hasil bagi hasil dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah bisa ditingkatkan jika diperlukan. Saat ini, banyak kekayaan daerah yang "menguap" dalam kantong pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa semua penerimaan masuk ke kas daerah.

Hentikan Kekisruan

Saya yakin, kita tidak ingin melihat anak-anak daerah kita marah dan emosi yang akan menurunkan kredibilitas daerah. Untuk itu, perlu segera dihentikan kekisruan yang terjadi akibat kenaikan pajak. Pengambil kebijakan di daerah yang sudah menaikkan PBB-P2 sebaiknya meninjau ulang kebijakan tersebut dan mempertimbangkan alternatif lain.

Masih banyak jalan untuk meningkatkan pendapatan daerah. SDA yang melimpah harus dioptimalkan. Diperlukan petinggi-petinggi yang kreatif dan inovatif, serta bersikap pro-rakyat, agar peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan warga. Selamat berjuang!