Jokowi Tiba-Tiba Bahas Perbedaan Pandangan Ekonomi Menteri Purbaya dan Sri Mulyani, IHSG Naik Lagi

Peran dan Pendekatan Menteri Keuangan Baru di Bawah Kabinet Merah Putih

Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan penjelasan mengenai sosok Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia membandingkan pendekatan ekonomi yang digunakan oleh Purbaya dengan pendahulunya, Sri Mulyani. Meski baru beberapa hari menjabat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, Jokowi menyampaikan bahwa Purbaya sudah dikenal baik dan memiliki pendekatan berbeda dibandingkan Sri Mulyani.

Jokowi juga menyebut respons pasar terhadap kepemimpinan Purbaya, termasuk pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah. Menurutnya, IHSG kembali naik dan rupiah menguat, yang menunjukkan bahwa pasar menerima kebijakan yang diambil oleh Purbaya.

Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Ia menggantikan Sri Mulyani yang telah direshuffle dalam Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Ia menyatakan bahwa Purbaya adalah sosok yang dikenal baik dan memiliki mazhab ekonomi yang berbeda dari Sri Mulyani. Dalam KBBI, mazhab merujuk pada golongan pemikir yang sepaham dalam teori atau ajaran tertentu.

"Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani," ujarnya. "Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani."

Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa respons pasar positif terhadap kepemimpinan Purbaya. "Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya kira, kita lihat Indeks Harga Saham Gabungan kembali reborn kembali naik. Dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu."

Gebrakan Purbaya di Sektor Keuangan

Beberapa hari setelah menjabat, Purbaya langsung melakukan gebrakan dengan rencana memindahkan dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut akan ditempatkan ke rekening pemerintah yang ada di perbankan.

"Saya lihat Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral kebanyakan, ada Rp 430 triliun," kata Purbaya saat Raker Komisi XI DPR RI. "Saya pindahkan ke sistem perbankan Rp 200 triliun. Kita akan menyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi."

Purbaya menyampaikan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia agar dana tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain. "Saya juga sudah berbicara dengan Deputi Senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu. Sehingga uangnya bisa dipakai untuk jadi likuiditas di perbankan."

Dana sebesar Rp 200 triliun akan mulai disalurkan ke enam bank himbara, yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Badan Syariah Nasional (BSN). Purbaya menegaskan bahwa perbankan tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Rapat Perdana dengan DPR RI

Setelah rapat perdana bersama DPR RI, Purbaya menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Ia menyatakan bahwa suasana rapat sangat kondusif dan interaktif, sehingga membuat pernyataannya ramai diperbincangkan publik.

"Yang terhormat, Pak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi XI DPR. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan raker dan rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR yang sangat kondusif, dinamis, dan interaktif," ujarnya.

Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar Rp52 triliun. Purbaya juga menyampaikan klarifikasi terkait isu yang berkembang di media sosial, termasuk pernyataannya yang sempat dianggap kontroversial. Ia meminta maaf karena menganggap bahwa masyarakat yang protes hanya sebagian kecil dan bukan representasi keseluruhan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi enam persen tujuh persen itu akan hilang otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ujarnya. Namun, ia kemudian menjelaskan bahwa maksudnya adalah kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan, sehingga sebagian besar masyarakat turut merasakan dampaknya.

Purbaya mengatakan bahwa semakin cepat ekonomi pulih, semakin banyak lapangan kerja tercipta. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi.