Menteri Keuangan Buka Kemungkinan Stimulus Ekonomi Tambahan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan kemungkinan adanya tambahan stimulus ekonomi di akhir tahun ini. Ia menekankan bahwa stimulus yang direncanakan akan berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kondisi perekonomian yang masih dinilai perlu dukungan lebih lanjut.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bahwa stimulus yang telah diberikan sebelumnya perlu diteruskan dan bahkan ditingkatkan, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri manufaktur. Menurutnya, beberapa kebijakan stimulus sering kali tidak efektif karena kurangnya sosialisasi dan persyaratan yang rumit. Oleh karena itu, langkah-langkah di masa depan harus lebih mudah diakses oleh pelaku usaha.
“Stimulus-stimulus yang sebelumnya diberikan atau ditargetkan kepada usaha menengah ke bawah harus diteruskan dan bahkan ditingkatkan,” ujar Faisal. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk menciptakan stimulus terkait pengembangan energi baru terbarukan dan transformasi industrialisasi hijau. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya fokus pada UMKM dan industrialisasi, tetapi juga ramah lingkungan.
Faisal menjelaskan bahwa arah ke depan perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dalam proses produksi dan penggunaan energi. “Misalnya, dari sisi penggunaan energi maupun proses produksinya, harus lebih ramah lingkungan,” tambahnya.
Stimulus yang Perlu Diperbaiki
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa beberapa stimulus yang diberikan belum memberikan dampak signifikan. Contohnya adalah insentif untuk jalan tol, diskon tarif pesawat, kereta api, dan angkutan laut. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih memilih berhemat dan tidak terlalu aktif dalam melakukan perjalanan.
Nailul menyarankan agar stimulus lebih tepat sasaran, seperti pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor padat karya yang kini dikembangkan ke sektor lain, termasuk perhotelan. Ia juga menekankan perlunya memperluas program bansos tunai dengan memastikan data penerima benar-benar valid.
“Beberapa stimulus yang sudah dikembangkan cukup bagus, misalnya pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor padat karya dan kini diperluas ke sektor lain,” ujarnya.
Selain itu, Nailul mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7 hingga 8 juta per bulan. Ini bertujuan untuk membantu daya beli kelas menengah yang sedang mengalami penurunan.
“Ketika daya beli turun, cara tercepat adalah melalui transfer tunai,” kata Nailul.
Kebijakan yang Tertunda dan Langkah Percepatan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa wacana penambahan stimulus muncul karena beberapa kebijakan yang berjalan dinilai masih melambat. Dalam rapat di Istana Kepresidenan, isu ini dibahas sebagai bagian dari upaya mempercepat perbaikan implementasi kebijakan fiskal.
Purbaya menyatakan bahwa kebijakan tersebut dianggap perlu dipercepat agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih cepat. “Ini bukan saya ngarang ya, memang kebijakannya seperti itu di dalam rapat,” katanya.
Menurut Purbaya, kebijakan yang melambat antara lain berkaitan dengan belanja pemerintah serta program di luar belanja. Ia menegaskan bahwa semua program yang ada akan dijalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!