Pemerintah Kabupaten Kotim Berkomitmen untuk Menghentikan Open Dumping
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola sampah. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menghentikan praktik pembuangan terbuka (open dumping) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi resmi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kotim, H. Halikinnor, didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kotim Masri serta melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan instansi teknis lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Kotim pada Senin (25/8).
Fokus utama dari audiensi ini adalah pembentukan Tim Pembinaan Penghentian Pengelolaan Sampah secara Sistem Open Dumping. Tim ini akan bertugas menyusun langkah-langkah teknis, regulasi, hingga rencana aksi di lapangan agar transisi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih modern dapat berjalan efektif.
Menurut Bupati Halikinnor, open dumping bukan hanya sudah usang, tetapi juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak bisa lagi dibiarkan sampah ditumpuk begitu saja. Jika dibiarkan, dampaknya bisa serius, mulai dari pencemaran tanah dan udara hingga mengancam kesehatan masyarakat.
“Kita tidak bisa terus membiarkan sampah ditumpuk begitu saja. Jika dibiarkan, dampaknya bisa serius, mulai dari pencemaran tanah, udara, hingga mengancam kesehatan masyarakat. Karena itu, perlu ada perubahan yang mendasar,” ujarnya.
Dengan adanya tim pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Kotim berharap upaya pengelolaan sampah tidak hanya sebatas teknis, tetapi juga menjadi gerakan bersama masyarakat. Pemerintah menegaskan akan memperkuat sosialisasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta mendorong perubahan pola pikir warga agar peduli terhadap kebersihan lingkungan.
“Ini bukan sekadar soal sampah, tapi soal masa depan Kotim. Kita ingin menciptakan lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan hijau bagi generasi mendatang,” tutur Halikinnor.
Dalam audiensi tersebut, OPD terkait menyampaikan berbagai masukan, termasuk pentingnya dukungan infrastruktur, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya.
Pj. Sekda Masri menambahkan bahwa penghentian open dumping harus disertai dengan perencanaan matang. Menurutnya, diperlukan solusi komprehensif, bukan hanya menutup cara lama, tetapi juga menyiapkan sistem baru yang lebih berkelanjutan, seperti sanitary landfill atau bahkan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah modern.
Langkah penghentian open dumping ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kotim serius dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian alam. Dengan sinergi antara pemerintah, OPD, dan masyarakat, diharapkan Sampit dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan layak huni.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!