Istana Setujui Penarikan Anggaran Kementerian yang Lambat Belanja

Pemerintah Memperkuat Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L

Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menunjukkan dukungan terhadap langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan belanja negara berjalan secara optimal dan efisien. Dengan adanya evaluasi yang ketat, diharapkan dana yang dialokasikan dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan tujuan pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa perlu ada solusi yang mampu mempercepat realisasi program prioritas pemerintah. Hal ini terutama diperlukan bagi K/L yang memiliki serapan anggaran yang rendah. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dilakukan karena belanja pemerintah harus berjalan secara optimal. “Itu sesuatu yang memang harus dilakukan karena belanja pemerintah itu harus optimal,” ujar Prasetyo saat berada di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (19/9).

Prasetyo menekankan bahwa evaluasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Menkeu harus didasarkan pada data yang akurat. Di sisi lain, ia juga mendorong Kementerian Keuangan agar terus memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh K/L bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan serapan anggaran. “Sudah menjadi kewajiban bersama, terutama Kemenkeu mendorong supaya pelaksanaan program-program di Kementerian yang korelasinya nanti dengan penyerapan anggaran bisa optimal,” tambahnya.

Tindakan Proaktif dari Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah merencanakan untuk memantau penyerapan anggaran K/L secara lebih ketat. Ia berencana mengambil dana dari K/L yang belum mampu menggunakan anggarannya secara optimal hingga akhir bulan depan. Tujuannya adalah agar dana tersebut tidak menganggur dan dapat digunakan untuk program yang lebih produktif.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menunggu sampai akhir tahun untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar terserap. “Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka berpikir enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kami ambil uangnya,” katanya dalam pernyataannya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (16/9).

Dana yang diambil dari K/L yang tidak optimal penggunaannya akan dialihkan ke program-program produktif yang langsung menyentuh masyarakat. “Kami sebarkan ke program-program yang langsung siap dan langsung ke rakyat. Saya enggak mau uang nganggur,” tambah Purbaya.

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Purbaya juga menantang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk menjelaskan rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 70 triliun pada 2025 untuk program tersebut, hingga Agustus 2025, realisasi anggarannya bahkan belum mencapai setengah dari target.

Purbaya menyebut bahwa monitoring pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin. Namun, hingga kini masih belum jelas penyebab rendahnya serapan anggaran. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. “Nanti sebulan sekali kami akan jumpa pers dengan Kepala MBG. Kalau penyerapannya jelek, dia yang jelasin ke publik, saya duduk di sebelahnya,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (11/9).