Kebijakan Anggaran dan Utang Negara: Penjelasan Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan pandangan terkait perubahan batas defisit anggaran sebesar tiga persen dan rasio utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB) maksimal 60 persen. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak diperlukan untuk diubah, meskipun RUU tentang Keuangan Negara telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Purbaya menilai bahwa jika perekonomian nasional berjalan baik, maka pendapatan pajak akan meningkat. Hal ini akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran tanpa harus melakukan perubahan aturan yang ada. Ia menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk mengubah undang-undang agar dapat menaikkan defisit atau batas utang.
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa angka tiga persen dan 60 persen bukanlah standar baku yang ilmiah. Sebaliknya, angka-angka tersebut hanya berfungsi sebagai indikator awal untuk menilai kemampuan suatu negara dalam membayar utang. Namun, yang lebih penting adalah kemampuan dan kemauan negara untuk melunasi kewajibannya.
"Kita selama ini tidak pernah gagal bayar. Kekayaan kita juga cukup. Jadi tidak usah takut dengan batas-batas itu," ujarnya. Dalam sesi diskusi dengan wartawan, ia memberikan contoh bahwa banyak negara lain yang saat ini sudah melebihi batas defisit maupun rasio utang yang ditetapkan.
Contohnya, hampir semua negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) tidak lagi mematuhi aturan tersebut. Dalam Kriteria Konvergensi Maastricht yang disepakati pada 1992, negara-negara Uni Eropa menetapkan dua batasan utama, yakni defisit anggaran tahunan tidak boleh melebihi tiga persen dari PDB, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB tidak boleh melampaui 60 persen.
Namun, saat ini banyak negara di Eropa sendiri yang melanggar aturan tersebut. "Hampir semua negara Eropa melanggar. Amerika berapa? Hampir 100 persen (rasio utang) juga. Defisitnya mungkin enam persen, rasio utang ke PDB-nya di atas 100 persen. Seandainya kita kepepet, seandainya ya, kenapa mereka boleh, kita enggak boleh?" ujar Purbaya.
Selain itu, ia menilai bahwa kondisi ini menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil dari lembaga pemeringkat global terhadap Indonesia. "Jadi lembaga-lembaga rating itu juga enggak fair, saya pernah debat semuanya mereka. Sekarang Eropa banyak yang (peringkat investasi) E dengan utang seperti itu. Kita lebih bagus kondisinya, BBB+," ujarnya.
Dari sudut pandang ekonomi, Purbaya menekankan bahwa peningkatan perekonomian akan secara langsung memengaruhi pendapatan negara. Dengan kondisi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang positif, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap batas-batas yang sudah ditetapkan.
Ia juga menyoroti bahwa kepercayaan investor sangat bergantung pada kemampuan suatu negara dalam menjaga keseimbangan keuangan. Selama pemerintah mampu memenuhi kewajibannya, maka investor akan tetap percaya dan mendukung perekonomian negara.
Dengan demikian, Purbaya berpandangan bahwa perubahan terhadap batas defisit dan rasio utang tidak diperlukan selama kondisi ekonomi tetap stabil dan kinerja keuangan negara tetap baik. Ia menilai bahwa regulasi yang ada sudah cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!