Ketegangan Politik di Balik Penangkapan Noel
Penangkapan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau dikenal dengan nama Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memicu gelombang perubahan dalam dinamika politik di Indonesia. Insiden ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua kubu yang saling bersaing, yaitu kubu "Solo" dan "Kertanegara".
Noel, yang merupakan pendiri Jokowi Mania, kini menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Kejadian ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga mencerminkan konflik politik yang semakin jelas.
Muhammad Tri Andika, seorang pakar politik dari Universitas Bakrie, menyatakan bahwa aroma konflik antara Solo dan Kertanegara sudah sangat terasa meski belum tampak secara terbuka. Menurutnya, kasus Noel menjadi simbol dari ketegangan tersebut.
“Ketegangan Solo-Kertanegara memang belum keluar sepenuhnya, tapi suasananya jelas ada. Kasus Noel mencerminkan konflik tersebut,” ujar Andika dalam program Apa Kabar Indonesia di tvOne, Minggu (24/8/2025).
Andika menambahkan bahwa meskipun Noel secara formal pernah menjadi kader Gerindra, identitas politiknya tetap lekat dengan Joko Widodo. Banyak kebijakan Jokowi yang dianggap tidak sepenuhnya diikuti oleh pemerintahan Prabowo, sehingga kasus ini dinilai memiliki dimensi sistematis, bukan sekadar masalah integritas pribadi.
“Kasus ini bukan hanya soal Noel, tapi juga terkait praktik di Kemenaker sejak 2019. Kalau KPK konsisten, semua pihak yang terkait di era Jokowi harus ikut diusut,” kata Andika.
Noel sebelumnya juga pernah mendirikan Prabowo Mania 08 pada 2023, menunjukkan hubungan politisnya yang kompleks antara dukungan terhadap Jokowi dan keterlibatan dalam relawan Prabowo. Penyingkiran Noel dari kabinet oleh Presiden Prabowo setelah penetapan tersangka dianggap langkah mudah secara administratif, namun menegaskan ketegangan politik di balik layar.
Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menekankan bahwa pemerintah saat ini menegaskan komitmen untuk menindak koruptor tanpa pandang bulu. Ia mengatakan bahwa masih ada pihak yang merasa bebas melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dan pemerintahan kali ini tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi.
“Masih ada pihak yang merasa bebas melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan kali ini tidak akan membiarkan itu terjadi,” ucap Adi, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.
Ia menegaskan harapannya agar KPK mampu menindak koruptor besar yang selama ini luput dari hukum. Dengan demikian, kasus seperti ini bisa menjadi momentum untuk membersihkan sistem pemerintahan dan menjaga transparansi serta akuntabilitas.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!