
Respons Cepat Pemerintah Provinsi Sulteng untuk Korban Gempa di Poso
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menunjukkan kecepatan dan kesiapan dalam merespons bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Poso. Dari hari pertama, Minggu (17/8/2025), pihaknya langsung mengirimkan bantuan logistik darurat kepada warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat gempa.
Kepala Dinas Sosial Sulteng, Sitti Hasbiah N Zaenong, menjelaskan bahwa bantuan logistik darurat dikirim dari Gudang Sentra Nipotowe Palu. Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Di antaranya adalah 150 lembar kasur, 100 lembar selimut, 100 paket kidsware, serta tenda gulung tahun 2023 dan 2024. Selain itu, terdapat juga 3 unit tenda serbaguna tahun 2025. Total nilai bantuan mencapai Rp 202.199.210.
Selain bantuan logistik, pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan melalui APBD Sulteng. Bantuan tersebut terdiri dari 125 kg beras, 250 kaleng ikan sarden, 20 dos mie instan, dan 24 liter minyak goreng. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok warga sehari-hari.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan bahwa penanganan bencana tidak hanya berupa bantuan logistik, tetapi juga perhatian terhadap keselamatan dan pemulihan warga. Ia menilai pentingnya kerja cepat, sinergi lintas lembaga, serta solidaritas bersama agar masyarakat Poso dapat segera bangkit dari musibah ini.
Bupati Poso Verna GM Inkiriwang menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah provinsi. Menurutnya, sejak awal, Gubernur Anwar Hafid telah menginstruksikan agar bantuan segera dikirim ke wilayah terdampak. “Kami sangat berterima kasih atas respon cepat Gubernur Sulteng. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Poso yang sedang menghadapi masa sulit akibat gempa,” ujar Verna.
Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Poso
Kepala BPBD Provinsi Sulteng, Akris Fattah Yunus, mengikuti rapat koordinasi penanganan gempa Poso secara virtual bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, serta Pemerintah Kabupaten Poso pada Minggu malam (17/8/2025). Rakor ini dipimpin oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB RI, Mayjen TNI Budi Irawan, bersama jajaran Kemenko PMK.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Kadis Sosial Sulteng, Kadis Kominfosantik, Kadis Kesehatan, Kadis PU-Perumahan, serta jajaran Pemkab Poso. Mayjen TNI Budi Irawan memastikan bahwa tim BNPB akan segera diterjunkan ke Poso untuk mempercepat penanganan darurat. “Malam ini tim BNPB dipimpin Bapak Andria Yuferryzal, diberangkatkan ke Poso. Besok siang tim sudah berada di lokasi untuk mendampingi Bupati dan jajaran dalam upaya penanganan darurat,” katanya.
Menurut informasi yang disampaikan, tiga kecamatan terdampak gempa di Poso, yaitu Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, dan Poso Pesisir. Dalam laporan tersebut, tercatat 10 desa yang terkena dampak, 33 warga luka-luka, 37 rumah rusak, serta 4 fasilitas umum terdampak. BNPB juga meminta agar Pemkab Poso segera menetapkan status darurat bencana sehingga penanganan bisa lebih cepat dan efektif.
Kebutuhan Mendesak di Lapangan
Bupati Poso, Verna Gladies Inkiriwang, melaporkan bahwa gempa masih terus terjadi dalam tiga minggu terakhir, khususnya di wilayah Pamona Selatan dan Pamona Tenggara. Ia berharap difasilitasi penelitian bersama BMKG dan para ahli agar masyarakat mendapat penjelasan ilmiah dan merasa tenang.
“Saat ini kebutuhan mendesak di lapangan meliputi tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, alas tidur, makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan bayi, kendaraan operasional, serta dukungan trauma healing bagi warga,” ujar Bupati Verna.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, bersama Staf Khusus Menko PMK Mayjen Moh Lutfie Beta, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Poso yang sigap dalam merespons bencana gempa. Koordinasi yang baik ini menjadi modal penting untuk percepatan penanganan,” ucapnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!