Demonstrasi yang Menggulingkan Pemerintahan di Nepal
Pada akhir-akhir ini, Nepal mengalami gelombang demonstrasi yang berujung pada kekacauan dan akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Meski pemblokiran media sosial menjadi salah satu faktor yang memicu protes, hal tersebut bukanlah satu-satunya penyebab utama. Demonstrasi ini didorong oleh berbagai isu penting yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
Masalah Ekonomi dan Ketidakadilan Sosial
Sebelum demonstrasi meletus, generasi Z dan masyarakat Nepal secara umum menyuarakan kesulitan ekonomi serta ketidakadilan yang terjadi di negara mereka. Nepal, yang terletak di kaki Pegunungan Himalaya, menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya dan distribusi kekayaan. Banyak warga merasa bahwa sistem pemerintahan tidak adil dan tidak memberikan peluang yang sama bagi semua kalangan.
Fenomena 'Nepo Kids' sebagai Pemicu Kekhawatiran
Salah satu isu yang paling menonjol adalah fenomena 'nepo kids', yaitu anak-anak dari keluarga pejabat dan politikus yang hidup dalam kemewahan. Mereka sering kali tampil di media sosial dengan gaya hidup mewah, seperti mengendarai mobil mahal atau menggunakan merek desainer ternama. Hal ini menciptakan persepsi bahwa elit pemerintahan hidup jauh lebih baik dibanding rakyat biasa.
Menurut sejumlah aktivis dan pakar, fenomena ini memperkuat kesan bahwa uang publik digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah para pejabat. Banyak orang mulai merasa marah karena melihat bagaimana orang tua mereka dulu hidup sederhana, namun kini memamerkan kekayaan yang tidak sebanding dengan kondisi masyarakat umum.
Contoh Video di Media Sosial
Beberapa video di platform seperti TikTok dan Instagram menunjukkan betapa jelasnya perbedaan antara kehidupan pejabat dan rakyat biasa. Salah satu contohnya adalah video yang menampilkan Sayuj Parajuli, putra mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal Gopal Parajuli, yang berpose di samping mobil mewah dan restoran mewah. Keterangan dalam video itu bertanya, "Bukankah kita sudah bosan dengan mereka?"
Video lain menunjukkan Saugat Thapa, putra Menteri Hukum dan Urusan Parlemen di pemerintahan Oli, yang melakukan hal serupa. Dari situasi ini, muncul pertanyaan apakah masyarakat akan terus diam melihat perilaku yang tidak sesuai dengan harapan mereka.
Perspektif Akademisi
Dipesh Karki, asisten profesor di Sekolah Manajemen Universitas Kathmandu, menjelaskan bahwa akses terhadap kekayaan, bisnis, dan pendidikan cenderung terkonsentrasi di kalangan elite, terutama mereka yang memiliki koneksi politik. Ia menegaskan bahwa anak-anak politikus sering kali hidup dari dividen politik yang tidak adil.
Selain itu, data Bank Dunia menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Nepal tetap tinggi, dengan lebih dari 20 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Angka pengangguran pemuda juga sangat tinggi, dengan 32,6 persen pemuda Nepal tidak melanjutkan pendidikan dan tidak memiliki pekerjaan pada tahun 2024.
Tantangan Ekonomi dan Pengungsi
Kondisi ekonomi yang sulit memaksa banyak penduduk mencari penghasilan di luar negeri. Pada 2021, sebanyak 7,5 persen penduduk Nepal tinggal di luar negeri dan mengirimkan remitensi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak keluarga harus meninggalkan tanah air demi mencari kesempatan yang lebih baik.
Secara keseluruhan, demonstrasi di Nepal menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi bisa menerima ketidakadilan dan korupsi yang terjadi. Isu-isu seperti 'nepo kids' dan kesulitan ekonomi menjadi simbol dari frustrasi yang terus berkembang. Kehadiran generasi Z yang aktif di media sosial juga mempercepat penyebaran informasi dan membangkitkan kesadaran kolektif tentang kebutuhan perubahan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!