Krisis Ekonomi di Mentok dan Parittiga Mendorong Masyarakat Kembali Beraktivitas Tambang Rakyat
Kondisi ekonomi di wilayah Kecamatan Mentok dan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, kian memburuk. Aktivitas perdagangan di daerah ini menurun drastis setelah adanya kabar tentang kehadiran Satuan Tugas (Satgas) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyak warga mengeluhkan kesulitan ekonomi yang semakin menghimpit, terutama dalam hal biaya pendidikan dan kebutuhan pokok.
Sejumlah warung kopi yang biasanya ramai pengunjung kini sepi. Bahkan, beberapa anak terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu memenuhi biaya pendidikan. Dalam situasi seperti ini, banyak masyarakat memandang penambangan rakyat sebagai satu-satunya alternatif untuk bertahan hidup.
Suara Warga: Anak Kami Butuh Makan dan Sekolah
Seorang warga Mentok bernama Titul (40 tahun) menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi keluarga-keluarga lain yang juga mengalami kesulitan ekonomi. Ia berharap pemerintah memberikan ruang bagi aktivitas penambangan rakyat agar masyarakat tetap bisa bertahan.
“Kami tidak minta banyak, hanya tambang rakyat dibuka. Anak kami mau makan dan sekolah. Kami sempat membaca berita bahwa masyarakat boleh bekerja di Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah, itu tidak masalah. Tapi selain itu, tolong berikan kami kesempatan bekerja di tempat lain sementara,” ujarnya.
Titul menjelaskan bahwa sebagian warga telah melakukan aktivitas penambangan di kawasan Tembelok dan Keranggan secara mandiri, bukan atas perintah pihak tertentu. Mereka melakukannya karena kesadaran sendiri untuk mencari nafkah.
Dampak Ekonomi yang Meluas
Menurut Titul, dampak dari penambangan rakyat tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar lokasi tambang, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian di Mentok dan sekitarnya. Ia menyatakan bahwa efek dari aktivitas penambangan timah tidak hanya dirasakan oleh warga Tembelok, tetapi juga membantu perekonomian warga Mentok.
“Kalau ada yang menanyakan siapa yang menyuruh, kami siap datang menjelaskan. Tidak ada bos yang mengatur, hasil timah nanti akan kami jual bebas,” tegas Titul.
Ia juga menambahkan bahwa para ibu rumah tangga siap menjaga aktivitas tambang rakyat bila kembali beroperasi. “Kami sudah lelah, anak kami butuh makan dan bersekolah. Kalau tambang rakyat dibuka, perekonomian daerah juga ikut terbantu,” tambahnya.
Tantangan bagi Pemerintah Daerah
Desakan warga Bangka Barat mencerminkan dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan regulasi pertambangan. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga tata kelola lingkungan dan kepatuhan hukum. Di sisi lain, ribuan keluarga bergantung pada tambang timah untuk bertahan hidup.
Para pengamat menilai, solusi terbaik adalah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, perusahaan pemilik IUP, dan masyarakat penambang. Dengan demikian, aktivitas tambang rakyat dapat berjalan secara legal, aman, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Situasi yang Menjadi Gambaran Nyata
Situasi di Mentok dan Parittiga menjadi gambaran nyata bagaimana kelesuan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Permintaan masyarakat agar tambang rakyat dibuka kembali menunjukkan kebutuhan mendesak akan lapangan pekerjaan alternatif.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah strategis agar krisis ekonomi tidak semakin meluas, sekaligus memastikan pengelolaan tambang tetap sesuai aturan. Dengan demikian, masyarakat bisa tetap bertahan tanpa mengorbankan lingkungan dan kepatuhan hukum.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!