Peran Menteri Keuangan dalam Pemerintahan
Menteri Keuangan adalah posisi penting dalam pemerintahan, karena ia bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Tugas utamanya mencakup penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengaturan pajak, bea cukai, serta penerimaan negara lainnya. Selain itu, menteri ini juga mengendalikan belanja negara agar sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ia juga bertanggung jawab untuk mengawasi utang negara, baik dalam maupun luar negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi bersama lembaga seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Indonesia, Menteri Keuangan sering disebut sebagai bendahara negara karena perannya yang krusial dalam menjaga aliran uang negara.
Penilaian Presiden terhadap Purbaya Yudhi Sadewa
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menilai bahwa Purbaya Yudhi Sadewa layak menjadi Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, Purbaya memiliki pendekatan ekonomi yang berbeda dari Sri Mulyani, yang dinilai lebih baik bagi perekonomian. Ia menyatakan bahwa perbedaan mazhab tersebut memberi efek positif, seperti naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), melemahnya dolar, dan menguatnya rupiah, yang menunjukkan bahwa pasar dapat menerima pendekatan baru tersebut.
Perjalanan Karier Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya sebelumnya pernah melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi Jokowi. Ia menyoroti soal dana negara yang diparkir di Bank Indonesia tanpa masuk ke sektor produktif. Menurutnya, hal ini bisa menyebabkan dua dosa: pertama, tidak membangun ekonomi, dan kedua, sistem menjadi kering sehingga sulit berjalan. Ia menyarankan agar dana tersebut dialirkan ke bank-bank BUMN agar tetap menggerakkan sektor riil.
Selain itu, Purbaya juga pernah membandingkan performa ekonomi era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan masa pemerintahan Jokowi. Di era SBY, pertumbuhan uang primer (M0) rata-rata mencapai 17 persen, yang mendorong kredit tumbuh 22 persen, serta meningkatkan tax ratio hingga 0,5 persen. Ia menyatakan bahwa meskipun tidak banyak membangun infrastruktur, ekonomi tetap berputar karena sektor swasta hidup. Sebaliknya, di masa Jokowi, pertumbuhan M0 hanya mencapai 7 persen, bahkan sempat stagnan 0 persen, sehingga pembangunan Jokowi dinilai berjalan pincang karena hanya ditopang pemerintah sementara sektor swasta melemah.
Dari Kritikus Jadi Menteri
Situasi kini berubah. Sosok yang pernah menyebut ekonomi Jokowi “dicekek” kini mendapat restu penuh darinya untuk mengelola bendahara negara di bawah kepemimpinan Prabowo. Restu ini menunjukkan bahwa politik dan ekonomi sering kali berjalan dalam dialektika: kritik tajam di masa lalu bisa berubah menjadi legitimasi baru ketika kepentingan negara menuntut sinergi. Hal ini menegaskan bahwa perubahan situasi dan kepentingan nasional dapat memengaruhi penilaian dan kepercayaan antar tokoh.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!