Peran Sektor Swasta dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Ia menilai bahwa sektor ini tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam mengendalikan inflasi serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Tito menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus lebih terbuka terhadap dunia usaha dengan langkah nyata seperti mempermudah proses perizinan, memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjaga stabilitas harga.
"Inflasi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan dari sektor swasta, daerah bisa tumbuh lebih cepat sambil menjaga harga tetap terkendali," ujarnya beberapa waktu lalu.
Selain itu, Tito menekankan pentingnya pengelolaan belanja pemerintah daerah yang tepat waktu dan berkualitas. Belanja yang baik tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas sektor swasta.
Langkah Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Investasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki rencana untuk menarik dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) dan menempatkannya di perbankan nasional. Skema ini diharapkan dapat memperlancar aliran likuiditas ke sektor riil melalui perbankan, termasuk bagi UMKM dan pelaku usaha lokal.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan saling melengkapi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjadi mitra proaktif bagi sektor swasta dengan tata kelola yang sederhana, transparan, dan terukur.
Josua menegaskan bahwa pemangkasan perizinan usaha harus menjadi prioritas utama. Perizinan yang cepat, pasti, dan transparan akan menurunkan biaya kepatuhan serta memulihkan minat investasi lokal.
"Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah menerapkan pelayanan terpadu, menghilangkan syarat yang tidak bernilai tambah, serta memperkuat smart governance. Ini akan mempercepat realisasi investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat," ujar Josua.
Pentingnya Pengawasan dan Tata Kelola yang Efektif
Menurut Josua, tim percepatan ekonomi daerah perlu mengawasi langsung realisasi belanja, investasi, dan perizinan sehari-hari agar kebijakan pro-pertumbuhan benar-benar berjalan di lapangan.
Ia menyarankan pemerintah daerah untuk membangun tata kelola ekonomi daerah secara bertingkat. Di level strategi, pemerintah daerah dapat menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target nasional, seperti pertumbuhan berkualitas, penurunan kemiskinan, dan peningkatan indeks modal manusia.
Di level eksekusi, unit khusus di bawah Sekda perlu diberi mandat lintas perangkat daerah untuk mengawal sembilan langkah percepatan ekonomi, mulai dari realisasi belanja, investasi, pembangunan infrastruktur hingga standardisasi layanan perizinan.
Kebijakan Proinvestasi dan Insentif untuk Sektor Perumahan
Selain itu, Josua menyarankan adanya kebijakan proinvestasi yang dibarengi dengan insentif di sektor perumahan dan konstruksi lokal. Hal ini dinilai memiliki efek pengganda besar, karena mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan usaha kecil, dan memperkuat PAD dari aktivitas ekonomi turunan.
Ia menambahkan bahwa jika pemerintah daerah menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri Tito dengan sungguh-sungguh, menjaga akuntabilitas, serta terbuka pada dunia usaha, maka investasi swasta di daerah akan tumbuh berkelanjutan. Dengan demikian, sektor swasta bisa menjadi pilar penting dalam mengendalikan inflasi dan penggerak ekonomi daerah.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!