Luhut Tanggapi 7 Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia

Pertemuan Penting antara DEN dan Aliansi Ekonom Indonesia

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan pertemuan dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) pada Jumat, 12 September 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk merespons tujuh desakan darurat ekonomi yang disampaikan oleh AEI. Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah ingin mendengarkan langsung masukan dari para ekonom serta menjelaskan berbagai kebijakan yang telah diterapkan.

“Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah sadar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Sabtu, 13 September 2025.

Dalam pertemuan itu, Luhut menekankan bahwa pemerintah melihat para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan ekonomi. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, ada upaya relokasi beberapa perusahaan garmen dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Upaya ini berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu pilot project yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Menurut Luhut, langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran karena bantuan akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat.

Luhut juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, para ekonom, dan dunia akademik merupakan kunci dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan. “Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” ujarnya.

Perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, menyampaikan apresiasi kepada DEN atas kesempatan menyampaikan pandangan ekonom secara langsung. “Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala,” tutur Jahen.

Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang Disampaikan oleh AEI

Sebagai informasi, AEI menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi pada Selasa, 9 September 2025. Berikut rincian desakan tersebut:

• Pertama, perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
• Kedua, kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara.
• Ketiga, hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal.
• Keempat, deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
• Kelima, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
• Keenam, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal.
• Ketujuh, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi.