Drama Peningkatan PBB di Cirebon: Surya Menggugah Kegelisahan Rakyat Sampai Bertemu Wali Kota

Rumah Tua di Tengah Kota Cirebon yang Terus Berjuang Hadapi Kenaikan PBB

Jalan Raya Siliwangi, yang menjadi jalur utama Kota Cirebon, selalu ramai dengan lalu lintas kendaraan. Di sepanjang jalan ini, bangunan modern dan hotel mewah berdiri megah, menunjukkan wajah kota yang semakin berkembang. Namun, di tengah keindahan perkotaan ini, masih ada sebuah rumah tua yang memancarkan nuansa klasik. Rumah dengan pintu dan jendela kayu besar, cat yang mulai pudar, serta nomor 57 di bagian depannya. Halaman rumah ini terlihat rindang dengan bunga dan tanaman hias yang terawat, seperti oasis di tengah hiruk-pikuk perkotaan.

Rumah tersebut adalah tempat tinggal Darma Suryapranata (83), yang lebih akrab dipanggil Surya. Dua mobil terparkir di halamannya, salah satunya adalah mobil lawas yang sudah setia menemani pemiliknya. Bagi Surya, rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga saksi bisu dari perubahan Cirebon yang terus berlangsung.

Namun, masa pensiun Surya kini tidak sepenuhnya tenang. Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumahnya mengalami lonjakan drastis, dari Rp 6,2 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 65 juta di tahun 2024. Kenaikan sebesar 1.000 persen membuat Surya merasa keresahan. Ia menyampaikan bahwa semua orang terdampak, namun ia merasa kenaikan ini terlalu ekstrem.

Surya mengetahui kabar ini dari rekan-rekannya. Ia pun memanfaatkan kesempatan bertemu dengan Sekda dalam acara halal bihalal untuk menyampaikan keluhannya. Ia memberi tahu bahwa masyarakat sedang resah karena kenaikan pajak yang begitu besar. Sekda menjawab bahwa akan dibahas lebih lanjut.

Suara penolakan warga akhirnya mendapatkan perhatian. Setelah berbulan-bulan menyampaikan keberatan, puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon berkesempatan berdialog langsung dengan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di Rumah Dinasnya. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk meredakan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah.

Surya turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan harapan bahwa kebijakan pemerintah tidak memberatkan masyarakat. Menurutnya, janji yang dilontarkan oleh Wali Kota memberikan harapan baru. Janji tersebut adalah bahwa PBB pada tahun 2026 akan memiliki patokan dari tahun 2023, dengan kenaikan yang tidak terlalu besar.

Surya menegaskan bahwa warga tetap ingin membayar pajak, asalkan nominalnya masuk akal. Ia menilai bahwa jika pajak terlalu tinggi, maka masyarakat akan kesulitan. Namun, ia tetap bersedia membayar pajak asalkan jumlahnya wajar. Ia menyampaikan bahwa saat ini, masyarakat tidak menolak membayar, tetapi hanya menunda sampai ada perubahan.

Sebelumnya, Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Ia menyampaikan bahwa Wali Kota Cirebon telah menyikapi isu PBB secara baik. Selain itu, ia menyebutkan bahwa ada tiga poin utama yang disepakati dalam pertemuan tersebut.

Pertama, PBB tahun 2023 akan ditinjau kembali dengan proyeksi kenaikan hanya 10–20 persen. Kedua, pemerintah memberi keringanan berupa diskon 50 persen hingga akhir 2025, termasuk bagi warga yang memiliki tunggakan sejak 2024. Ketiga, masyarakat diperbolehkan mengajukan keberatan tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengakui bahwa PBB selama ini memberatkan masyarakat. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi serius terhadap aturan pajak. Ia menegaskan bahwa kebijakan baru akan lebih berpihak kepada masyarakat. Diskon 50 persen akan berlaku hingga akhir tahun, bahkan termasuk bagi warga yang sempat mendapat tagihan sampai 1.000 persen.

Edo juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan DPRD sudah berjalan intens, dan pemerintah terus membuka ruang dialog. Ia berharap PBB ke depan tidak memberatkan, tetapi justru membantu masyarakat.

Meski beberapa kebijakan keringanan sudah diberlakukan, Surya masih merasa getir dalam hatinya. Baginya, perjuangan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. Ia percaya bahwa pajak harus menjadi kewajiban yang rasional, bukan tekanan yang menyesakkan. Ia berharap agar pajak dapat dihitung kembali agar lebih wajar, sehingga masyarakat bisa membayarnya, sementara pemerintah tetap mendapatkan dana.

Di balik tembok rumah tuanya yang seolah membeku di tengah arus modernisasi kota, tersimpan kisah perjuangan seorang warga yang tak hanya mempertahankan rumah warisan keluarganya, tetapi juga menuntut keadilan bagi seluruh masyarakat.