Kalteng Memiliki Potensi Besar di Sektor Pertambangan
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Noor Fazariah Kamayanti, memberikan tanggapan terkait capaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Sumber Daya Mineral dan Batubara (Minerba) di wilayah ini. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hingga triwulan II tahun ini, PNBP Minerba telah mencapai angka Rp5,008 triliun, dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp801,84 miliar.
Menurut Kamayanti, pencapaian tersebut menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh sektor pertambangan dalam mendukung pendapatan daerah. Namun, ia menekankan pentingnya agar pemerintah provinsi tidak hanya mengandalkan DBH dari pusat, tetapi juga berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Capaian PNBP ini patut diapresiasi, karena membuktikan bahwa Kalteng memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi, yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana agar potensi ini juga memberi dampak nyata bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya pada Selasa (26/8).
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas ini menambahkan bahwa optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat regulasi daerah yang relevan dengan sektor pertambangan. Kedua, memperbaiki tata kelola perizinan agar lebih efektif dan transparan. Ketiga, memastikan perusahaan pertambangan beroperasi sesuai aturan yang berlaku.
Dengan demikian, kontribusi sektor pertambangan tidak hanya besar di tingkat nasional, tetapi juga signifikan untuk kas daerah. “Kita ingin agar hasil kekayaan alam tidak hanya tercatat dalam PNBP, tetapi benar-benar memberi manfaat langsung bagi pembangunan Kalteng. Oleh karena itu, pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan sektor Minerba sangat penting,” tegasnya.
Selain itu, Kamayanti juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mencari inovasi dalam menggali sumber PAD lainnya di luar sektor pertambangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap DBH dari pusat.
Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD antara lain:
- Memperkuat regulasi daerah: Menyusun peraturan yang jelas dan mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Meningkatkan tata kelola perizinan: Memastikan proses izin usaha tambang berjalan efisien dan tidak ada praktik korupsi atau manipulasi.
- Mendorong partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan.
- Mencari alternatif sumber PAD: Mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM sebagai sumber pendapatan daerah yang lebih beragam.
Dengan adanya diversifikasi sumber pendapatan, Kalteng akan lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja. Ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pentingnya Pengawasan dan Transparansi
Pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan sektor Minerba menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa hasil kekayaan alam benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dengan sistem yang jelas dan terbuka, masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah dan akan merasa terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu, transparansi juga akan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang berasal dari sektor pertambangan. Dengan begitu, dana yang masuk ke daerah bisa digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Kamayanti menegaskan bahwa semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, harus bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan sektor Minerba serta memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga Kalteng.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!