Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Tunjangan Rp33 Miliar, Gubernur Jabar Akui Gajinya!

Gubernur Jawa Barat Buka Suara Soal Isu Tunjangan Rp33 Miliar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara terkait isu yang menyebutkan bahwa tunjangan dan gaji yang diterimanya mencapai nominal sangat besar. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan ingin memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat.

Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak Februari 2025 lalu, Dedi Mulyadi sering menjadi perhatian publik. Terlebih lagi, belakangan ini, isu mengenai besarnya penghasilan dan tunjangan yang ia terima memicu berbagai spekulasi di media sosial.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa gaji pokok yang ia terima setiap bulannya hanya sebesar Rp8,1 juta. Selain itu, ia juga mendapatkan beberapa fasilitas. Namun, ia memilih untuk memangkas sebagian dari fasilitas tersebut guna menghemat anggaran.

“Saya selalu terbuka mengatakan bahwa gaji gubernur dan tunjangannya adalah sebesar Rp8,1 juta setiap bulan,” ujar Dedi dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya.

Selain itu, Dedi juga menyatakan bahwa ia tidak menggunakan baju dinas atau mobil dinas. Bahkan, ia juga melakukan penghematan terkait anggaran perjalanan dinas. Anggaran tersebut awalnya sebesar Rp750 juta, namun kini telah diturunkan menjadi Rp100 juta. Hingga saat ini, anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp74 juta.

Penggunaan Dana Operasional untuk Kepentingan Rakyat

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa langkah-langkah ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dan memastikan dana operasional lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa dana operasional tersebut dialokasikan sekitar Rp28 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, 75 persen diberikan kepada gubernur dan 25 persen kepada wakil gubernur.

“Saya menerima sekitar Rp21,6 miliar per tahun. Semua dana tersebut saya gunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Beberapa contoh pemanfaatan dana tersebut antara lain:

• Membantu biaya pengobatan orang sakit di rumah sakit.
• Menanggung biaya transportasi keluarga pasien.
• Membiayai pengecatan sekolah yang rusak.
• Membantu merobohkan rumah yang tidak layak huni.
• Memperbaiki jalan desa yang rusak.
• Membangun kembali jembatan gantung yang putus.

Dedi menekankan bahwa semua biaya operasional yang ia keluarkan diperuntukkan bagi masyarakat. Ia tidak mengambil sedikit pun untuk kepentingan pribadi.

Siap Jika Dana Operasional Dihapus, Tapi Berpikir pada Rakyat

Meskipun siap jika dana operasional tersebut dihapus, Dedi Mulyadi tetap mempertimbangkan nasib masyarakat. Ia mengatakan banyak kebutuhan mendadak yang tidak teranggarkan dalam APBD. Jika dana operasional hilang, maka banyak masyarakat yang akan kesulitan.

“Saya tidak masalah jika dana operasional dihapus. Tapi yang dirugikan bukan saya dan keluarga, melainkan masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa dana operasional tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu rakyat. Ia menegaskan kembali bahwa informasi mengenai tunjangan Rp33 miliar adalah tidak benar.

“Jika dana operasional dihapus, nanti saya hanya bisa mengandalkan pendapatan dari YouTube. Banyak orang tidak akan tertolong nyawanya karena tidak punya biaya ke rumah sakit, banyak rumah roboh tidak bisa saya bantu, anak-anak yatim pun kesulitan. Bukan untuk kepentingan saya.”

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dana operasional bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah yang ia keluarkan, semuanya untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia menolak tegas informasi yang menyebutkan bahwa ia menerima Rp33 miliar untuk kepentingan pribadi.