Bupati Biak Numfor Tegaskan Komitmen Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

Komitmen Pemerintah Daerah Biak Numfor dalam Digitalisasi Transaksi

Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) atau transaksi non-tunai di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan saat ia membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pada Jumat (22/8/2025). Acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat arah kebijakan digitalisasi di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa transformasi digital dalam tata kelola keuangan bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Ia menyatakan bahwa digitalisasi mampu memberikan manfaat nyata, termasuk mempercepat proses penerimaan pajak dan retribusi. Selain itu, digitalisasi juga berkontribusi meningkatkan transparansi dan memperkuat inklusi keuangan bagi masyarakat.

“Digitalisasi akan memperkuat tata kelola keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal,” jelas Bupati Markus.

Pentingnya Digitalisasi dalam Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yang baik adalah fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya digitalisasi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang ada, sekaligus memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Proses digitalisasi juga memungkinkan data keuangan menjadi lebih mudah diakses dan dipantau oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas.

Selain itu, digitalisasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan. Dengan adanya transaksi non-tunai, masyarakat tidak hanya lebih aman dalam bertransaksi, tetapi juga memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan dan keuangan. Hal ini sangat penting untuk membangun ekonomi yang inklusif dan merata.

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi ETPD

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, implementasinya tentu saja tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah infrastruktur teknologi yang masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses yang memadai ke internet dan layanan keuangan digital. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang manfaat dan cara menggunakan layanan digital juga perlu ditingkatkan.

Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, tantangan tersebut dapat diatasi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan digitalisasi. Program pelatihan dan edukasi juga harus terus dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan digital secara efektif.

Langkah-Langkah yang Dilakukan

Untuk mendorong implementasi ETPD, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat kerja sama dengan institusi keuangan dan penyedia layanan digital. Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang lebih stabil dan sistem pembayaran elektronik yang lebih aman.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua layanan pemerintahan dapat diakses secara digital. Ini termasuk layanan administrasi kependudukan, pengajuan izin, hingga pengelolaan pajak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintah, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Kesimpulan

Digitalisasi adalah langkah penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Di Biak Numfor, komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi ETPD menunjukkan keinginan kuat untuk memajukan daerah melalui inovasi dan teknologi. Dengan kolaborasi yang baik dan komitmen yang tinggi, diharapkan digitalisasi akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh masyarakat.