Alumni SMAN 1 Bandung Kembali Tuntut 'Merdeka Smansaku' di HUT RI ke-80

Alumni SMAN 1 Bandung Berjuang untuk Kemerdekaan Aset Sekolah

Pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, ratusan alumni dari SMA Negeri 1 Bandung menggelar aksi yang menyerukan kemerdekaan terhadap aset sekolah yang telah berdiri selama 75 tahun. Mereka berharap agar SMAN 1 Bandung dapat terbebas dari sengketa lahan yang telah lama menjadi isu hangat. Saat ini, proses hukum yang sedang berlangsung diawasi oleh Komisi Yudisial, sehingga masyarakat berharap adanya keadilan dalam penyelesaian kasus ini.

Perkara sengketa lahan SMAN 1 Bandung kini berada di tahap banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan bahwa gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) atas lahan SMAN 1 Bandung dinyatakan menang. Hal ini memicu respons dari para alumni dan masyarakat yang peduli terhadap nasib sekolah yang memiliki sejarah panjang.

Dalam acara Save Smansa yang rutin digelar setiap dua minggu sekali, pada hari Minggu, 17 Agustus 2025, para alumni, khususnya dari angkatan 1990 hingga 1993, menyampaikan pesan "Merdeka Smansaku". Acara yang diselenggarakan di halaman depan sekolah tersebut juga dimeriahkan dengan panggung musik dan bazar. Acara ini tidak hanya sebagai bentuk perayaan, tetapi juga sebagai wujud dukungan terhadap upaya menjaga keberlanjutan SMAN 1 Bandung.

Menurut Kepala SMAN 1 Bandung, Tuti Kurniawati, kegiatan hari ini merupakan hasil kreativitas dari para alumni angkatan 90-93. Ia menjelaskan bahwa acara ini juga bertujuan untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 RI serta menjaga tradisi rutin Save Smansa.

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa lahan, Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Arief Nadjemudin, menyampaikan bahwa proses banding di PTTUN telah berjalan selama sekitar tiga bulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, katanya, telah melakukan berbagai langkah untuk mempertahankan SMAN 1 Bandung.

"Kami sudah melakukan beberapa upaya non-litigasi, seperti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang paling penting, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sangat perhatian terhadap aset SMAN 1 Bandung. Beliau tegas memerintahkan agar sekolah ini dipertahankan," ujarnya.

Tim Biro Hukum Setda Jabar lainnya, Irpan Pirmansyah, menambahkan bahwa pihaknya telah meminta perlindungan hukum dan supervisi dari Komisi Yudisial serta Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam menangani perkara sengketa lahan SMAN 1 Bandung di PPTUN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan adil.

Selain itu, para alumni dan masyarakat juga terus memberikan dukungan melalui berbagai aksi dan kampanye. Mereka percaya bahwa SMAN 1 Bandung adalah simbol sejarah dan identitas bagi banyak orang, sehingga penting untuk dijaga keberadaannya. Dengan kombinasi upaya hukum, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat, harapan besar dipegang agar SMAN 1 Bandung dapat terlepas dari konflik lahan dan tetap menjadi tempat pendidikan yang layak.