Ratusan Warga Pati Berbondong-Bondong Mengirim Surat ke KPK
Ratusan warga dari Kabupaten Pati berdatangan ke Alun-Alun Pati pada Senin (25/8) pagi. Mereka tampak antusias dan memadati lokasi tersebut. Tujuan mereka datang bukan tanpa alasan. Mereka ingin menyuarakan agar Bupati Pati, Sudewo, segera ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api.
Aksi ini dilakukan dengan cara yang unik. Para warga mengumpulkan surat secara serentak dan mengirimkannya ke KPK melalui kantor pos. Mereka berkumpul di posko Penggalangan Donasi Demo KPK yang berada di depan Kantor Bupati Pati untuk membuat surat-surat tersebut. Setelah selesai, mereka melakukan long march menuju Kantor Pos Pati Kota yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 61, Desa Ngarus, Kecamatan Pati.
Aksi Damai Tidak Dimaksudkan sebagai Demonstrasi
Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah demonstrasi. Ia menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengirim surat ke KPK guna meminta pengusutan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sudewo. Menurutnya, aksi ini murni berasal dari masyarakat setempat yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Bupati Sudewo.
“Ini bukan demo. Ini cuma mengirim surat ke KPK melalui kantor Pos,” ujar Teguh.
Ia juga menyatakan bahwa masyarakat sudah muak dengan sikap Bupati Sudewo yang dinilai arogan. Hal ini menjadi salah satu pemicu semangat rakyat untuk turut serta dalam aksi damai ini.
Massa Memadati Kantor Pos Pati
Pada siang hari, massa aksi mulai tiba dan memadati Kantor Pos Pati. Mereka membawa berbagai alat peraga seperti spanduk bertuliskan "KPK Tangkap Sudewo", "Surat Cinta untuk KPK", dan "KPK Jangan Sampai Masuk Angin". Mereka tampak sangat antusias dalam menyampaikan pesan mereka kepada KPK.
Salah satu warga, Maria (23), mengaku ikut tergerak untuk bergabung dalam aksi ini. Dia tidak ingin Kabupaten Pati dipimpin oleh seorang terduga koruptor. “Tuntutan kami adalah agar dugaan koruptor harus ditindak, harus ditangkap secepatnya,” kata dia.
Maria mengatakan bahwa ia rela jauh-jauh datang ke Kecamatan Pati hanya untuk mengirimkan surat ke KPK. Ia juga membantah anggapan bahwa aksi ini ditunggangi oleh kepentingan politik. “Ini pakai biaya pribadi. Kata buzzer yang menyebut aksi bayaran itu nggak ada. Tadi saya bayar Rp 14 ribu,” tambahnya.
Donasi Warga Capai Rp 148 Juta
Masyarakat Pati Bersatu juga mengumpulkan dana untuk mendukung aksi ke Jakarta. Penggalangan dana dimulai sejak 19 Agustus 2025 dan digelar di depan kantor Bupati Pati. Hingga 24 Agustus 2025, donasi yang terkumpul mencapai Rp 148.625.999.
Menurut Teguh, antusiasme warga untuk memberikan donasi sangat tinggi. Ia sangat berterima kasih kepada warga Pati yang sudah mempercayakan donasinya untuk mendukung demo di KPK tersebut. Saat ini, setidaknya 500 orang telah siap berangkat ke Jakarta untuk demo tersebut.
Respons KPK Terhadap Aksi Masyarakat
KPK merespons aksi masyarakat Pati. Saat ini, KPK sedang mengusut kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya melihat aksi ini sebagai bentuk harapan dan dukungan masyarakat kepada KPK dalam menangani perkara tersebut.
“Kereta api ini kan juga menjadi salah satu moda utama masyarakat untuk mobilisasi dari kota ke kota lainnya. Tentu ini juga menjadi salah satu fokus area KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Kasus Bupati Sudewo
KPK mengungkapkan bahwa Sudewo diduga menerima aliran uang dari kasus dugaan suap proyek jalur kereta api pada DJKA Kemenhub. Diduga penerimaan uang itu terjadi saat dia menjabat sebagai anggota DPR RI.
Nama Sudewo muncul dalam dua dakwaan. Pertama, dalam dakwaan Putu Sumarjaya selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) dan Bernard Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jabagteng. Dalam dakwaan Putu Sumarjaya, Sudewo disebut sebagai Anggota DPR Komisi V. Selain itu, Sudewo juga tercatat dalam laporan harta kekayaan atas nama Sudewa selaku Bupati Pati.
Dalam kasus ini, Sudewo disebut menerima uang tunai sebesar Rp 720 juta pada September 2022 dari Dion Renato Sugiarto. Uang tersebut diterima melalui Doddy Febriatmoko atas arahan Harno Trimadi dan Bernard Hasibuan serta atas sepengetahuan Putu Sumarjaya.
Putu Sumarjaya dihukum 5 tahun penjara oleh Hakim pada Pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Dalam putusan banding, jaksa mengutip putusan Pengadilan Tipikor Semarang terkait penerimaan commitment fee yang diterima oleh pelaku turut serta. Salah satu yang disebut adalah Sudewo (Sudewa).
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Bupati Sudewo mengenai hal tersebut.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!