Perubahan Status Kelayakan Bansos yang Menimpa Keluarga Penerima Manfaat
Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya menerima bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kini menghadapi situasi yang tidak terduga. Bantuan yang biasanya diterima secara rutin tiba-tiba dihentikan, menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi mereka. Hal ini terjadi karena adanya perubahan status kelayakan yang dilakukan oleh sistem verifikasi bansos.
Penghentian bantuan ini bukan tanpa alasan. Ada sembilan kategori penyebab yang bisa membuat seseorang dinyatakan tidak layak menerima bansos. Proses ini dilakukan dengan memverifikasi data secara lokal dan disinkronkan dengan sistem pusat serta lembaga terkait. Dengan demikian, setiap temuan yang mencurigakan langsung berdampak pada status penerima bansos.
Berikut adalah 9 penyebab bansos dihentikan, termasuk bansos PKH dan BPNT yang dialami oleh KPM:
1. Terindikasi Terkait Permainan Terlarang
Salah satu alasan utama yang paling berat adalah jika data KPM terhubung dengan aktivitas mencurigakan, khususnya permainan terlarang yang terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jika hal ini terjadi, statusnya otomatis tidak bisa diganggu gugat. Bahkan jika yang melakukan bukan KPM langsung, tetapi anggota keluarga atau pihak lain yang meminjam identitas, risikonya tetap sama, yaitu bansos dihentikan.
2. Tidak Memenuhi Komponen PKH
Beberapa KPM dinyatakan tidak layak karena tidak memenuhi syarat komponen khusus dari Program Keluarga Harapan (PKH). Misalnya, tidak memiliki anggota keluarga yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam program tersebut.
3. Status Pekerjaan yang Tidak Diperbolehkan
Ada juga kategori exclude yang berkaitan dengan profesi. Pekerja yang tergolong berpenghasilan tetap dan di atas batas tertentu tidak berhak menerima bansos. Ini mencakup PNS, anggota TNI/Polri, pensiunan, P3K, hingga perangkat desa yang menerima gaji lebih tinggi dari upah minimum.
4. Penerima Sudah Meninggal
Jika KPM yang terdaftar sudah meninggal dunia, maka secara otomatis namanya dihapus dari daftar penerima. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bansos hanya diberikan kepada orang-orang yang masih hidup dan membutuhkan.
5. Tidak Ada Aktivitas Transaksi
Ketiadaan transaksi dalam periode tertentu menjadi indikator bahwa penerima sudah tidak aktif atau bahkan sudah tidak ada. Akibatnya, pencairan tidak lagi diberikan.
6. Hasil Perankingan Desil
Sistem perankingan kesejahteraan melalui desil juga turut menentukan. KPM yang masuk dalam desil 6 hingga 10 dianggap sudah cukup mampu, sehingga tidak lagi berhak menerima bantuan.
7. Saldo Tabungan Melebihi Batas
Banyak KPM yang terhenti bantuannya karena saldo rekening mereka tercatat lebih dari Rp5 juta. Jumlah simpanan yang cukup besar ini dinilai menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibanding penerima lainnya.
8. Data Gagal Burol
Ada pula kasus yang disebut gagal burol, yakni ketika data penerima tidak sesuai atau tidak sinkron dengan catatan perbankan. Ketidaksesuaian data ini membuat proses pencairan otomatis tertolak.
9. Bantuan Tidak Digunakan Sesuai Peruntukan
Alasan terakhir yang sering ditemukan adalah penggunaan dana bansos yang tidak sesuai aturan. Seharusnya, bantuan sembako (BPNT) digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, sayur, dan buah. Namun, ada penerima yang justru mengalihkannya untuk membeli barang-barang lain, misalnya perhiasan atau kendaraan. Monitoring seperti ini membuat bantuan dihentikan.
Proses Monitoring dan Evaluasi yang Ketat
Proses masuknya KPM ke dalam kategori exclude biasanya terjadi setelah adanya monitoring dan evaluasi pascapencairan. Artinya, penerima mungkin masih bisa mencairkan tahap awal, tetapi pada tahap berikutnya dinyatakan tidak layak. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi masyarakat yang sebelumnya mengandalkan bansos untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, di sisi lain, langkah ini juga dianggap penting untuk memastikan bahwa bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Dengan adanya 9 faktor penyebab bansos dihentikan, pemerintah berharap program bantuan sosial dapat lebih transparan, terawasi, dan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu membantu keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!