Upaya Pemerintah Jawa Barat dalam Menghadapi Potensi Gempa di Sesar Lembang
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi yang bisa terjadi akibat aktivitas Sesar Lembang. Salah satu tindakan utama yang diambil adalah menghentikan pemberian izin pembangunan di kawasan Bandung Utara (KBU). Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menekankan pentingnya pencegahan sebelum bencana benar-benar terjadi.
Dedi menyatakan bahwa kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. "Mulai November kami lakukan penanaman pohon, beberapa izin yang berisiko juga sudah kami cabut," ujarnya. Ia juga menegaskan agar pemerintah di wilayah Bandung Raya tidak lagi memberikan izin pembangunan di daerah yang rentan terhadap dampak Sesar Lembang.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat sistem peringatan dini melalui pengembangan Atlas Siaga Sesar Lembang (ASSL). Menurut Dedi, ASSL bertugas sebagai alat deteksi dini yang dapat memberikan peringatan lebih awal jika ada potensi gempa bumi. "ASSL ini pada dasarnya untuk pencegahan. Pemerintah terus memberi peringatan sebelum bencana terjadi," jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan kesadaran akan bahaya yang bisa terjadi akibat aktivitas Sesar Lembang. Menurut Dedi, kesadaran masyarakat biasanya baru muncul setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, ia meminta warga untuk siap secara dini dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana.
Dedi juga meminta para kepala daerah di tingkat kabupaten/kota hingga desa untuk segera menyiapkan langkah antisipasi. "Ini bukan sesuatu yang tak terduga, melainkan sudah diprediksi. Jadi masyarakat Bandung harus bersiap sejak sekarang," katanya. Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi bencana yang jelas, mulai dari jalur evakuasi hingga lokasi penyimpanan logistik. Semua rencana tersebut akan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD Jawa Barat.
Sebagai tindak lanjut, Dedi telah menginstruksikan BPBD Jabar untuk menggelar simulasi bencana dalam waktu dekat. Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi situasi darurat.
Terkait relokasi penduduk, Dedi menilai bahwa hal ini memerlukan kesiapan dan kesediaan masyarakat. "Pemerintah bisa menyiapkan lokasi relokasi, tapi kuncinya warga mau atau tidak dipindahkan sebelum bencana benar-benar terjadi," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pelaksanaan BPBD Jabar Teten Ali Mulku Engkun menjelaskan bahwa gempa-gempa kecil yang terjadi di kawasan Sesar Lembang beberapa hari terakhir dinilai positif karena bisa melepaskan energi secara perlahan. "Kalau energi numpuk energi akan berat mending dilepasin perlahan," kata Teten.
Untuk menangani masalah ini, pihaknya telah melakukan kontingensi dan akan melakukan susur sesar Lembang bulan depan. Tujuannya adalah untuk mendata ulang potensi-potensi bahaya di sepanjang Sesar Lembang. Data rekon yang tersedia saat ini berasal dari tahun 2019, sehingga perlu diperbarui mengingat banyak perubahan yang terjadi, termasuk kondisi bangunan di sekitar area tersebut.
BPBD Jabar juga bekerja sama dengan PVMBG, BMKG, Basarnas, TNI, dan polisi dalam menghadapi ancaman dari Sesar Lembang. Bahkan, BPBD Kota Bandung juga sedang membangun kolaborasi dengan Pemprov Jabar untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!