Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia

Kondisi Ekonomi Indonesia yang Memprihatinkan

Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi, telah menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi. Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi serta 283 pendukung dari berbagai latar belakang. Beberapa perwakilan dari Aliansi Ekonom Indonesia antara lain Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, dan Mervin Goklas Hamonangan.

Lili Yan Ing dalam keterangan resmi mengatakan bahwa sebagai ekonom, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan data, fakta, dan analisis bahwa para penyelenggara negara harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat.

Ketidakadilan Sosial yang Terjadi di Indonesia

Aliansi Ekonom Indonesia melihat adanya penurunan kualitas hidup yang terjadi secara masif dan sistemik di berbagai lapisan masyarakat. Dua perwakilan, Vivi Alatas dan Elan Satriawan, menyampaikan bahwa kondisi saat ini bukanlah hal yang tiba-tiba, melainkan akumulasi dari proses bernegara yang kurang amanah. Hal ini menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial, seperti:

• Pertumbuhan ekonomi yang menurun kualitasnya dan jauh dari inklusif, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.
• Tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi baik antar kelompok pendapatan, antar wilayah, antar latar belakang sosial dan demografi, yang ditandai dengan mandeknya peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, rentan, dan menengah, sedangkan kelompok atas tumbuh lebih pesat.
• Menyusutnya ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat kebanyakan, termasuk untuk kalangan muda yang merupakan aset bangsa yang krusial.
• Proses pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi, sehingga menyebabkan misalokasi sumberdaya termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya empati dan keterbukaan atas masukan dan kritik.
• Ketidakhadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penghisapan sumber daya ekonomi, seperti maraknya pungutan liar pada usaha masyarakat dan judi online yang merongrong kemampuan masyarakat terutama masyarakat rentan untuk berdaya.
• Tercederainya kontrak sosial negara dan masyarakat termasuk tidak dipenuhinya kewajiban negara pada warganya. Hal ini terjadi khususnya setelah tertutupnya kanal penyampaian aspirasi, persekusi yang didorong konflik kepentingan, gugurnya warga negara dalam upaya menuntut haknya, dan diabaikannya keamanan sipil.

Dua Benang Merah dari Permasalahan Perekonomian Saat Ini

Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan dua benang merah dari permasalahan perekonomian saat ini. Pertama, misalokasi sumber daya yang masif dan kedua, rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. Aliansi Ekonom Indonesia menekankan pentingnya darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan masyarakat.

Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

Dari tujuh desakan darurat ekonomi yang disampaikan oleh Rizki Nauli Siregar dan Teuku Riefky, berikut adalah isi dari masing-masing desakan:

• Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
• Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara.
• Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal.
• Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
• Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
• Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal.
• Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi.