Nepal Tanpa Pemimpin, Apa yang Akan Terjadi?

Pengunduran Diri Presiden dan Perdana Menteri Nepal

Pada hari Selasa (9/9/2025), Presiden Nepal, Ram Chandra Poudel, serta Perdana Menteri KP Sharma Oli, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini diambil dalam situasi yang sangat kritis, di mana terjadi kerusuhan besar di negara tersebut, menyebabkan 22 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Kerusuhan ini bermula sejak Jumat (5/9/2025), ketika generasi Z atau Gen Z di Nepal mulai melakukan demonstrasi besar-besaran. Ribuan massa turun ke jalan untuk menuntut pembatalan larangan penggunaan media sosial dan perubahan mendasar dalam sistem kepemimpinan negara. Kekacauan yang terjadi membuat posisi pemerintah menjadi semakin tidak stabil.

Dengan mundurnya dua tokoh penting tersebut, kursi kepemimpinan negara kini kosong. Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana nasib Nepal selanjutnya tanpa seorang pemimpin negara?

Nasib Nepal Tanpa Pemimpin

Di tengah kekosongan kepemimpinan, beredar isu bahwa militer Nepal siap mengambil alih kekuasaan. Namun, solusi untuk mengatasi situasi ini sebenarnya sudah diatur oleh konstitusi negara tersebut. Berikut adalah mekanisme yang akan diterapkan:

1. Jika Kursi Perdana Menteri Kosong
   Menurut konstitusi, jabatan perdana menteri bisa kosong dalam beberapa kondisi, seperti:
2. Perdana menteri mengajukan pengunduran diri secara tertulis.
3. Mosi tidak percaya tidak diloloskan atau mosi tidak percaya diloloskan.
4. Perdana menteri berhenti menjadi anggota DPR.
5. Perdana menteri meninggal.

Jika hal ini terjadi, dewan menteri yang ada akan tetap menjalankan tugas hingga dewan menteri baru dibentuk.

1. Jika Kursi Presiden Kosong
   Jabatan presiden dapat kosong jika:
2. Presiden mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada wakil presiden.
3. Ada usulan pemakzulan terhadap presiden.
4. Masa jabatan presiden berakhir.
5. Presiden meninggal dunia.

Dalam situasi ini, fungsi presiden akan dilimpahkan kepada wakil presiden.

Pengunduran diri kedua pejabat ini telah memindahkan fokus ke parlemen dan partai politik untuk membentuk pemerintahan baru.

Gejolak Politik di Nepal

Krisis politik yang terjadi memicu gejolak besar di Nepal. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari sekitar 275 anggota membutuhkan 138 kursi untuk mencapai mayoritas. Berikut distribusi kursi partai politik:

• Kongres Nepal: 89
• CPN-UML: 78
• Pusat Maois: 32
• Partai Rastriya Swatantra (RSP): 21
• Lainnya (JSP, sekutu yang lebih kecil): 10+.

Partai oposisi seperti Kongres Nepal dan Pusat Maois bisa saja mengajukan klaim, namun adanya perpecahan internal, termasuk ancaman faksi Shekhal Koirala untuk memisahkan diri, bisa memperumit situasi. Di sisi lain, RSP yang didukung oleh kalangan muda bisa menjadi pemenang utama.

Kebangkitan Balendra Shah (Balen)

Menurut laporan dari Times of India, saat ini semua mata tertuju pada Balendra Shah, yang merupakan Wali Kota Independen Kathmandu sekaligus rapper yang kini menjadi politisi. Analisis politik oleh Dipak Gautam menunjukkan bahwa Balen kini menjadi wajah gerakan Gen Z di Nepal.

Bagi sebagian orang, pria ini mewakili perubahan dari politik dinasti tradisional. Popularitasnya telah memberi semangat bagi RSP dan kandidat independen lainnya. Spekulasi pun muncul bahwa dia mungkin akan diusung sebagai calon perdana menteri.

“Balen melambangkan perubahan,” ujar Gautam. Meski demikian, ia juga memperingatkan bahwa memimpin sebuah kota berbeda dengan memimpin negara yang sedang terpecah belah dan menghadapi krisis.