Progres Pembangunan Jalan Tol Getaci dan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
Dalam berbagai rencana pembangunan infrastruktur yang diusung oleh Kementerian Pekerjaan Umum, salah satu proyek yang tengah dipersiapkan adalah jalan tol Getaci. Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, disebutkan bahwa jalan tol ini sedang dalam tahap persiapan untuk dilelang. Selain itu, terdapat pula proyek jalan tol lainnya yang juga sedang dipersiapkan, seperti Tol Gilimanuk-Mengwi.
Meski tidak ada informasi pasti mengenai kapan proses lelang akan dilakukan, dalam lampiran dokumen tersebut tercantum adanya 16 proyek jalan tol yang dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari jumlah tersebut, hanya 10 proyek yang masih dalam proses pembangunan. Berikut daftar lengkap dari 10 proyek tersebut:
- Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
- Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo
- Tol Kediri-Tulungagung
- Tol Probolinggo-Banyuwangi
- Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)
- Tol Serang-Panimbang
- Tol Semarang-Demak
- Tol Yogyakarta-Bawen
- Tol Akses Pelabuhan Patimban
- Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami
Perubahan Skema KPBU
Mengenai skema KPBU, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI), Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa pemerintah kini tidak lagi memberikan dukungan konstruksi dalam skema ini. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri PU Dody Hanggodo. Menurutnya, proyek-proyek yang menggunakan skema KPBU kini harus mengandalkan pendapatan dari tarif pengguna jalan.
Selain itu, pemerintah akan memberikan dukungan konstruksi dalam bentuk lain, yaitu melalui pengembangan kawasan. Diharapkan dengan pengembangan kawasan, proyek jalan tol akan lebih ramai penggunanya dan mampu memberikan keuntungan signifikan kepada badan usaha.
Rencana Pembangunan Infrastruktur pada 2026
Berdasarkan data dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2026, pemerintah akan membangun jalan tol baru sepanjang 28,19 kilometer pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 kilometer, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 kilometer, serta pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter.
Dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR Senayan, pagu indikatif Kementerian PU Tahun Anggaran (TA) 2026 telah disetujui sebesar Rp 70,86 triliun. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa struktur anggaran tahun 2026 tetap difokuskan pada penanganan jalan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Rincian Penggunaan Anggaran
Berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp 70,86 triliun tersebut, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,80 triliun untuk bidang Bina Marga. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan jalan baru sepanjang 152 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.113 kilometer, preservasi jembatan sepanjang 29.241 meter, penggantian jembatan sepanjang 51 meter, pembangunan flyover/underpass sepanjang 362 meter, serta pembangunan jalan tol sepanjang 26,54 kilometer.
Sektor lain yang menjadi prioritas adalah bidang sumber daya air sebesar Rp 20,51 triliun, bidang Cipta Karya sebesar Rp 4,11 triliun, dan bidang Prasarana Strategis sebesar Rp 13,53 triliun. Sisanya sebesar Rp 0,91 triliun digunakan untuk dukungan manajemen seperti gaji pegawai dan operasional kantor.
Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran untuk TA 2026 sebesar Rp 68,88 triliun untuk program teknis (Rp 65,28 triliun) dan program dukungan manajemen (Rp 3,6 triliun).
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!