TKD 2026 Dipangkas, Maluku Utara Kehilangan Rp 637 Miliar

Penurunan Dana Transfer ke Daerah 2026 untuk Provinsi Maluku Utara

Dana transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah di Indonesia mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026. Salah satu provinsi yang terdampak adalah Maluku Utara, di mana dana yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp 2,57 triliun pada tahun 2025, kini diprediksi akan turun menjadi sekitar Rp 1,9 triliun. Angka ini menunjukkan pengurangan sebesar Rp 637 miliar, atau sekitar 24,8 persen dari pagu sebelumnya.

Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang melakukan revisi anggaran secara keseluruhan. Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun, yang merupakan penyesuaian dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 864,1 triliun pada tahun 2025. Meskipun demikian, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat di daerah justru meningkat lebih besar, sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Tujuan dan Komponen Dana Transfer ke Daerah

Dana transfer daerah merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat desentralisasi fiskal, mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Komponen utama dalam TKD 2026 meliputi:

Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 45,1 triliun
Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 373,8 triliun
Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp 155,5 triliun
Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp 13,1 triliun
Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp 500 miliar
Dana Desa: Rp 60,6 triliun
Insentif Fiskal: Rp 1,8 triliun

Realisasi Dana Transfer ke Daerah di Maluku Utara

Pagu anggaran TKD Maluku Utara pada tahun 2025 mencapai Rp 2,57 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasi anggaran mencapai sekitar Rp 1,4 triliun atau sekitar 55 persen dari pagu awal. Namun, hingga saat ini belum ada rincian detail mengenai komponen apa saja yang akan dipangkas pada tahun 2026.

Jika mengacu pada penurunan sebesar 24,8 persen, maka dana transfer ke daerah Maluku Utara pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp 1,9 triliun. Angka ini masih bersifat proyeksi dan masih menunggu rincian lebih lanjut dari pemerintah pusat.