Babak Baru Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyelidikannya terkait dugaan korupsi kuota haji khusus yang sedang berlangsung. Salah satu pihak yang menjadi fokus dalam kasus ini adalah Ustaz Khalid Basalamah, seorang pendakwah yang mengaku menjadi korban penipuan dalam proses pengajuan kuota haji tambahan.
Pemeriksaan terhadap Ustaz Khalid Basalamah berlangsung selama kurang lebih 7,5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan rombongannya berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2024 menggunakan bagian dari kuota haji khusus yang kini menjadi pusat penyelidikan KPK. Hal ini disampaikan setelah ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi fakta.
Menurut Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Ustaz Khalid Basalamah tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga memiliki peran sebagai pembimbing dalam rombongan tersebut. Menurutnya, keberangkatan mereka dimungkinkan dengan memanfaatkan alokasi kuota haji khusus yang bermasalah. Kuota ini berasal dari 20.000 kuota tambahan yang kini menjadi objek penyelidikan.
Ustaz Khalid Basalamah menyatakan bahwa dirinya dan 122 jemaahnya merupakan korban dari tawaran PT Muhibbah Mulia Wisata milik Ibnu Mas'ud. Awalnya, jemaahnya telah mendaftar dan membayar untuk program haji furoda, yaitu jalur haji non-kuota resmi pemerintah. Namun, menjelang keberangkatan, travel menawarkan visa yang diklaim sebagai bagian dari kuota tambahan resmi Kementerian Agama (Kemenag). Karena tawaran tersebut, rombongan akhirnya beralih dan terdaftar sebagai jemaah haji khusus di bawah PT Muhibbah Mulia Wisata.
Khalid juga menjelaskan bahwa travel miliknya, Uhud Tour, belum memiliki status Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), sehingga harus bergabung dengan travel lain. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam prosedur pendaftaran dan penggunaan kuota haji.
Kasus ini bermula dari kebijakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membagi 20.000 kuota haji tambahan menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengamanatkan porsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Penyelewengan ini diduga membuka celah jual beli kuota yang merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.
Rangkaian Peristiwa Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Pemanggilan Ustaz Khalid Basalamah oleh KPK:
- Pada Selasa (2/9/2025), Ustaz Khalid Basalamah dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, namun tidak hadir karena ada jadwal kajian.
- Pemanggilan ulang dilakukan pada Selasa (9/9/2025), dan Khalid hadir di Gedung Merah Putih KPK pukul 11.04 WIB, didampingi oleh empat orang dan mengenakan pakaian serba hitam.
- Khalid menyatakan bahwa kehadirannya adalah bentuk ketaatan sebagai warga negara dan ia bukan tersangka dalam kasus tersebut.
Tujuan Pemeriksaan oleh KPK:
- KPK menjelaskan bahwa Khalid diperiksa sebagai saksi fakta karena ia merupakan pemilik travel ibadah haji.
- Pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap dan membuat terang perkara dugaan korupsi kuota haji.
Penjelasan Ustaz Khalid Basalamah:
- Dalam video "Talkshow Tanya Ustaz" yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Kamis (26/6/2025), Khalid menegaskan bahwa ia hanya dimintai informasi seputar pelaksanaan haji dan kuota haji.
- Ia menyatakan tidak memiliki hubungan dengan kasus korupsi dan hanya membantu penyelidik KPK dengan informasi yang ia miliki sebagai praktisi lapangan.
Kronologi dan Dugaan Penyelewengan Kuota Haji
- KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
- Terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi, yang seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
- Namun, pembagian dilakukan secara tidak sesuai aturan, yaitu masing-masing 10.000 untuk reguler dan khusus.
Langkah KPK dalam Penyidikan
- KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Agama, travel haji dan umrah, serta asosiasi penyelenggara haji dan umrah.
- Penggeledahan dilakukan di beberapa titik, termasuk rumah eks Menteri Agama Yaqut.
- KPK menaksir kerugian negara mencapai Rp 1 triliun dan telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan.
- Nama Ustaz Khalid Basalamah menjadi sorotan media, meskipun ia bukan tersangka.
- Khalid menyampaikan bahwa banyak orang lain juga dimintai keterangan oleh KPK, namun namanya menjadi perhatian karena popularitasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!