Stok Beras Bulog Melimpah, Kemendagri Waspadai Kerugian Negara

Penyaluran Beras SPHP Perlu Ditingkatkan untuk Hindari Kerugian Negara

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti pentingnya segera melakukan penyaluran stok beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kerugian negara akibat penumpukan beras yang tidak segera didistribusikan.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa tingkat penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih rendah. Ia menjelaskan, lambatnya proses penyaluran beras dapat berdampak pada kenaikan harga beras di pasar. Saat ini, tren kenaikan harga beras sudah mulai terlihat di lapangan.

“Karena beras yang tidak disalurkan atau lambat disalurkan, yang pertama, berdampak pada harga kita yang cenderung naik, kita belum bisa menurunkannya,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).

Selain itu, Tomsi juga mengingatkan bahwa penyaluran beras yang terlambat akan berdampak pada kerugian negara. Sebab, beras merupakan komoditas yang mudah rusak jika disimpan terlalu lama. Kualitas beras bisa turun, bahkan bisa menjadi tidak layak konsumsi.

“Yang kedua, beras ini memiliki jangka waktu penyimpanan. Jika terlalu lama, maka akan rusak. Nilainya akan turun atau harus dibuang. Ini akan menyebabkan kerugian negara juga,” tambahnya.

Program SPHP ini direncanakan berlangsung dari Juli hingga Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton. Menurut perhitungan Tomsi, rata-rata penyaluran beras SPHP harus mencapai sekitar 216.000 ton per bulan atau sekitar 7.100 ton per hari.

Namun, data Perum Bulog menunjukkan bahwa realisasi penyaluran SPHP hingga saat ini baru mencapai 38.111 ton. Angka ini hanya setara dengan 2,94% dari target keseluruhan. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan realisasi tertinggi.

“Penyalurannya selama 6 bulan. Jika dibagi 6 bulan, sekitar 16,5%. Namun, realisasi dalam satu bulan hanya 2,94%,” ujar Tomsi.

Dari data tersebut, Tomsi menyatakan bahwa realisasi penyaluran Bulog masih jauh dari target harian sebesar 7.100 ton. “Jauh banget antara target 16% dengan realisasi 2,94%. Jika realisasi 38.000 ton dibagi 30 hari, sekitar 1.200 ton per hari, sementara target kita 7.100 ton per hari,” jelasnya.

Menurut Tomsi, jika dilihat dari kalkulasi tersebut, lebih dari 80% beras SPHP masih menumpuk di gudang Bulog. Tumpukan ini tidak hanya meningkatkan biaya pemeliharaan tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas beras menjadi apek, berjamur, atau terjangkit hama.

Di samping itu, Tomsi mengungkapkan bahwa beras yang disimpan terlalu lama tanpa distribusi, termasuk beras tahun sebelumnya, bisa rusak dan tidak layak dikonsumsi. Akibatnya, beras tersebut harus dimusnahkan.

“Jika 80%, kurang lebih 1 juta ton beras yang tidak tersalur. Semakin lama, kualitasnya menurun. Harganya juga semakin murah, biaya pemeliharaannya mahal, dan beras yang berasal dari tahun lalu nantinya harus dimusnahkan karena ketidaklayakan,” pungkasnya.